MITRAPOL.com, Pesawaran, Lampung – Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui program Jaksa Garda Desa (JAGA DESA) memberikan penerangan hukum kepada aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Pesawaran, Senin (9/11/2026).
Kegiatan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memperkuat tata kelola Dana Desa yang transparan dan akuntabel.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Pemerintah Kabupaten Pesawaran tersebut dihadiri Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M., Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran Umi Kalsum, S.H., M.H., serta Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung RI Dr. Aliansyah, S.H., M.H.
Peserta terdiri atas kepala perangkat daerah, Camat, Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan bendahara desa dari Kecamatan Gedong Tataan serta Way Lima.
Bupati Pesawaran Nanda Indira mengapresiasi pelaksanaan program JAGA DESA yang dinilainya menjadi sarana edukasi bagi aparatur desa agar memahami ketentuan hukum dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.
Ia menegaskan, pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Aparatur desa juga diminta memahami batas kewenangan agar terhindar dari persoalan hukum akibat kelalaian administrasi maupun kesalahan dalam menerapkan regulasi.
“Melalui program JAGA DESA, Kejaksaan hadir bukan untuk menakut-nakuti. Kejaksaan hadir sebagai garda, sebagai penjaga, pembimbing, dan sahabat bagi desa agar kepala desa, BPD, dan bendahara desa dapat bekerja dengan tenang, tetapi tetap dalam koridor hukum,” ujar Nanda.
Bupati juga mengingatkan tiga hal penting kepada aparatur desa, yakni memahami aturan sebelum mengambil keputusan, mengoptimalkan fungsi pengawasan BPD, serta aktif berkonsultasi dengan Kejaksaan, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), maupun camat apabila menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran Umi Kalsum menjelaskan, persoalan hukum dalam pemerintahan desa berpotensi muncul akibat kurangnya pemahaman regulasi, lemahnya administrasi, dan ketidaktepatan dalam pengelolaan keuangan.
Menurutnya, JAGA DESA mengedepankan upaya pencegahan melalui edukasi dan pendampingan hukum agar aparatur desa mampu menjalankan pemerintahan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia mengingatkan agar pengelolaan keuangan desa menghindari penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, penganggaran kegiatan fiktif, serta praktik lain yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung RI, Dr. Aliansyah, memaparkan larangan penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Ia menjelaskan tiga bentuk penyalahgunaan wewenang yang harus dihindari penyelenggara pemerintahan, yaitu melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.
Aliansyah juga menekankan pentingnya tertib administrasi dalam setiap kegiatan pemerintahan, termasuk kelengkapan dokumentasi, berita acara, dan bukti pendukung sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Selama kegiatannya ada dan kita merasa benar, maka tidak perlu takut. Maka dari itu setiap dokumentasi, berita acara, dan bukti-bukti pendukung lainnya harus taat administrasi sebagai bukti dukung,” jelasnya.
Melalui program JAGA DESA, Kejaksaan berharap aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Pesawaran semakin memahami batas kewenangan dan tanggung jawabnya sehingga pengelolaan Dana Desa berlangsung tertib, transparan, serta terhindar dari praktik penyimpangan hukum.
