MITRAPOL.com — Dokumen Grand Design Indonesia Space Program (GD-ISP) 2027–2035, Rev.6, yang disusun Bappenas merupakan rancangan ambisius pembangunan keantariksaan nasional.
Dengan kebutuhan pembiayaan Rp285,4 triliun, target 82 satelit program beroperasi pada 2035, pengembangan wahana peluncur, bandar antariksa Biak, serta ekosistem industri hulu-hilir, Indonesia berupaya membangun kemampuan antariksa yang lebih mandiri.
Namun, dokumen setebal 609 halaman tersebut perlu ditelaah bukan sekadar sebagai rencana investasi teknologi, melainkan sebagai fondasi sovereign national space power.
Sejumlah strategic blind spots masih memerlukan penguatan, terutama kelembagaan, pertahanan, integrasi operasional, kemandirian teknologi, dan keberlanjutan ekonomi.
Pertama, persoalan fundamental: Indonesia belum memiliki badan antariksa nasional yang mandiri.
Indonesia pernah memiliki Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, pemerintahan Presiden Joko Widodo mengintegrasikan LAPAN ke dalam BRIN.
Penelitian tetap berlangsung, tetapi LAPAN kehilangan statusnya sebagai lembaga tersendiri [Perpres 78/2021; UU 21/2013].
Bappenas telah mengidentifikasi persoalan tersebut dengan mengusulkan pembentukan Badan Antariksa Indonesia pada 2027.
Namun, tantangannya bukan sekadar mendirikan institusi baru, melainkan memberikan kewenangan strategis dalam perencanaan, regulasi, diplomasi, koordinasi operasional, keselamatan, dan pengawasan nasional.
BRIN tetap menjalankan penelitian, badan antariksa mengoordinasikan kebijakan nasional, BUMN mengembangkan layanan komersial, sedangkan Kementerian Pertahanan dan TNI mengelola kemampuan pertahanan.
Pembagian kewenangan harus disertai mekanisme koordinasi sipil–militer, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan saat krisis.
Kedua, integrasi C6ISTAR dan Network-Centric Warfare.
Satelit tidak boleh menjadi infrastruktur penginderaan jauh yang terisolasi. Kemampuan antariksa harus terintegrasi dalam arsitektur Command, Control, Communications, Computers, Cyber Defense, Combat Systems, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance (C6ISTAR).
Dalam Network-Centric Warfare, satelit, radar, pesawat tempur, UAV, kapal perang, unsur darat, serta pusat komando harus terhubung melalui secure tactical datalink, komunikasi satelit terproteksi, interoperabilitas jaringan, sinkronisasi waktu, dan common operational picture.
Integrasi tersebut memungkinkan informasi antariksa diterjemahkan menjadi keputusan dan tindakan operasional.
Tanpanya, Indonesia berisiko memiliki banyak sensor, tetapi belum mempunyai kemampuan sensor-to-decision-to-action yang terpadu.
Ketiga, cyber warfare, electronic warfare, dan ketahanan antariksa.
Infrastruktur antariksa menghadapi ancaman serangan siber, jamming, spoofing, interferensi elektromagnetik, manipulasi perangkat lunak, serta gangguan terhadap stasiun bumi dan jaringan kendali.
Karena itu, cyber defense dan electronic warfare harus diintegrasikan sejak tahap perancangan. Indonesia membutuhkan penguasaan kriptografi, perlindungan datalink, keamanan rantai pasok digital, redundansi komunikasi, serta kemampuan pemulihan ketika konstelasi terganggu.
Space Situational Awareness perlu diperluas menjadi Space Domain Awareness, mencakup keselamatan orbit, pemantauan ancaman, dan kesinambungan operasi.
Keempat, AI-enabled Geospatial Intelligence dan decision superiority.
Satelit SAR, optik, hiperspektral, AIS, geolokasi RF, dan meteorologi harus diintegrasikan melalui multisensor data fusion, kecerdasan buatan, pattern recognition, serta predictive analytics.
Pengembangan digital twin, agent-based modelling, cellular automata, dan simulasi geospasial dapat mendukung deteksi kapal gelap, penambangan ilegal, kebakaran hutan, banjir, pertumbuhan perkotaan, serta perlindungan infrastruktur kritis.
Namun, revisit time satelit tidak identik dengan tersedianya intelijen operasional. Latensi pemrosesan, validasi, distribusi, dan keputusan harus menjadi indikator kinerja nasional.
Kelima, defense industrial base dan kemandirian teknologi.
Ekosistem industri antariksa perlu diintegrasikan dengan basis industri pertahanan nasional, termasuk PT Len Industri, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT Pindad, BRIN, perguruan tinggi, serta industri swasta.
Pengembangan bersama mencakup sensor, radar, elektronika pertahanan, satelit, secure datalink, perangkat lunak misi, AI, komunikasi terproteksi, dan sistem kendali.
Technology transfer harus menghasilkan technology absorption: kemampuan merancang, memproduksi, mengintegrasikan, menguji, memelihara, serta meningkatkan teknologi secara mandiri.
Hal ini penting karena sekitar 60,9 persen kebutuhan lima komponen teknis, senilai Rp173,5 triliun, diperkirakan dibelanjakan di luar negeri.
Keenam, ketahanan orbit, bandar antariksa, dan kesinambungan operasi.
Konstelasi ekuatorial perlu dibandingkan dengan alternatif orbit polar dan hibrida. Pengembangan Biak harus mempertimbangkan keselamatan peluncuran, cuaca, logistik, keamanan, lingkungan, serta kepentingan masyarakat setempat.
Keberhasilan bukan hanya jumlah peluncuran, melainkan juga redundansi segmen darat, ketahanan navigasi, pengelolaan space debris, dan kesiapan menghadapi krisis.
Ketujuh, kelayakan ekonomi dan akuntabilitas investasi.
Bappenas mencatat benefit-cost ratio 0,55 dan net present value negatif Rp152 triliun untuk manfaat yang dimonetisasi dalam analisis ekonomi inti skenario moderat.
Manfaat strategis seperti kedaulatan, komunikasi pertahanan, dan kepastian akses data saat krisis belum seluruhnya tercermin dalam perhitungan tersebut.
Karena itu, manfaat nonmoneter harus memiliki indikator terukur, evaluasi independen, analisis alternatif pengadaan, serta keputusan investasi bertahap berdasarkan capaian nyata.
Kedelapan, diplomasi, hukum, sumber daya manusia, dan otonomi strategis.
Indonesia harus mengantisipasi pembatasan ekspor teknologi, ketergantungan pemasok, persaingan geopolitik, perlindungan data, kewajiban hukum antariksa, serta kebutuhan operator dan tenaga ahli.
Kemitraan internasional harus memperkuat kemandirian, bukan sekadar menggantikan ketergantungan lama dengan ketergantungan baru.
Pada akhirnya, persoalan strategisnya bukan berapa banyak satelit yang dimiliki Indonesia, melainkan siapa yang mengendalikan, mengintegrasikan, melindungi, dan menjamin keberlanjutan kemampuannya.
Pembentukan Badan Antariksa Indonesia harus menjadi fondasi kelembagaan yang menghubungkan penelitian, industri, pertahanan, diplomasi, dan operasi nasional.
Grand Design Bappenas menyediakan kerangka pembangunan. Tantangan berikutnya adalah mentransformasikannya dari space infrastructure acquisition menjadi sovereign, integrated, network-centric, cyber-resilient national space power.
Indonesia membutuhkan bukan sekadar program antariksa, melainkan kemampuan antariksa nasional yang benar-benar berdaulat.
Referensi:
– Kementerian PPN/Bappenas, Grand Design Indonesia Space Program 2027–2035, Draft Rev.6, 2026.
– UU No. 21/2013; Perpres No. 78/2021; Alberts, Garstka & Stein, Network Centric Warfare, 1999; Secure World Foundation, Global Counterspace Capabilities, 2025.
Penulis:
Tommy Tamtomo
Wakil Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI) | Dewan Pengawas Indonesia Cyber Security Forum (ICSF)
