MITRAPOL.com, Sukabumi Jabar – Di tengah semangat membangun infrastruktur daerah yang lebih baik, ada cerita getir dari para pelaksana proyek pembangunan di wilayah Kabupaten Sukabumi.
Bukan soal cuaca, bukan soal bahan bangunan, tapi persoalan yang justru datang dari oknum tidak bertanggung jawab, oknum yang mengaku wartawan namun berperilaku seolah preman.
Keluhan ini mencuat dari hasil wawancara informal dan dari laporan di lapangan yang diterima awak media. Para pelaksana proyek mengungkapkan bahwa mereka kerap kali dimintai “jatah” oleh individu atau oknum yang mengaku wartawan.
Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang sudah kadaluarsa, atau malah tidak memiliki KTA sama sekali.
“Kadang kami didatangi saat pekerjaan hampir selesai. Mereka bilang itu bagian dari ‘pengawasan’ media. Tapi kalau tidak dikasih, cara bicaranya mulai menekan, seperti preman, bukan layaknya seorang wartawan,” ujar salah satu pelaksana proyek yang enggan disebut namanya kepada awak Mitrapol.
Pelaksana proyek menyampaikan bahwa dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.
Hal ini agar setiap proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, sebab pada akhirnya, seluruh hasil pembangunan ini diperuntukkan bagi masyarakat itu sendiri.
“Saya sebagai pelaksana ingin rasanya membangun dengan sempurna dan masyarakat merasakan manfaatnya. Bahkan anak cucu kita bisa menikmati/merasakan manfaatnya,” tambahnya.
Fenomena ini rupanya bukan hal baru. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di beberapa daerah, terdapat individu yang memanfaatkan status “pers” untuk melakukan pungli. Yang menyedihkan, praktik ini menyasar langsung proyek-proyek pembangunan masyarakat, membuat pelaksana proyek bekerja dalam tekanan dan rasa was-was.
“Kami ingin fokus ke kualitas bangunan. Tapi kalau terus-terusan ‘disandera’ oleh praktik semacam ini, bagaimana kualitas bisa maksimal?” lanjut sumber yang sama.
Pungutan liar ini tentu saja berimbas langsung pada kualitas pembangunan. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk bahan material atau pekerja justru harus ‘dialihkan’ untuk memenuhi permintaan yang tidak semestinya.
Ironisnya, kondisi ini kerap dibiarkan tanpa tindakan tegas. Padahal, proyek-proyek pembangunan yang sedang berlangsung adalah bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dananya juga berasal dari publik.
“Kalau seperti ini dibiarkan terus, siapa yang rugi? Masyarakat juga. Karena pembangunan tidak akan maksimal jika pelaksananya terus ditekan,” tambah pelaksana lainnya.
– Kondisi ini mengundang sejumlah pertanyaan serius:
– Apakah ini akan terus dibiarkan?
– Siapa yang seharusnya bertanggung jawab?
– Sampai kapan pembangunan disandera oleh pungli berkedok pengawasan?
“Perusahaan itu wajar mencari untung, karena ada modal, ilmu, dan tenaga di dalamnya. Tapi kalau harus menyisihkan biaya tambahan untuk sesuatu yang tidak jelas, ya akhirnya proyek jadi tidak ideal,” ungkap pelaku usaha lokal di bidang konstruksi.
Dalam konteks pembangunan daerah, semua pihak sebenarnya punya tanggung jawab moral dan sosial. Masyarakat, media, pelaksana proyek, hingga pemerintah daerah — semuanya seharusnya menjadi mitra, bukan saling menekan.
“Kalau semua sadar bahwa pembangunan daerah adalah kebutuhan bersama, tidak akan ada lagi yang mencoba memanfaatkan situasi. Justru seharusnya saling dukung,” ujar salah satu tokoh masyarakat di Cisolok.
Fenomena “Wartawan Preman” ini perlu disikapi secara serius, edukasi kepada masyarakat untuk mengenali media profesional sangat penting dilak. Di sisi lain, organisasi pers juga harus aktif menyaring dan mengevaluasi anggotanya.
Aparat penegak hukum pun diharapkan tidak tutup mata terhadap laporan-laporan semacam ini. Jika perlu, sediakan jalur pengaduan khusus bagi pelaksana proyek yang merasa diperas oleh oknum yang mengatasnamakan profesi jurnalis.
Pungli berkedok wartawan di proyek pembangunan Kabupaten Sukabumi bukan sekadar keluhan. Ini potret nyata carut-marutnya pengawasan tanpa etika. Sudah saatnya semua pihak—baik media, pemerintah, dan masyarakat—bersatu mengakhiri praktik ini demi kemajuan daerah.
__
Disclaimer:
Artikel ini disusun berdasarkan laporan lapangan dan tidak merujuk secara spesifik pada individu, organisasi, atau media mana pun. Tujuan dari artikel ini adalah menyampaikan suara masyarakat dan pelaksana pembangunan yang berharap akan perubahan yang lebih baik.
Pewarta : RR/Abas
