MITRAPOL.com, Jakarta – Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU), KH. Makmun Sukron, menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antara tokoh agama (ulama) dan pejabat negara (umaro) demi menjaga keutuhan bangsa. Hal itu disampaikannya usai menjadi narasumber dalam sebuah podcast di Banten yang membahas isu-isu kebangsaan dan hubungan agama dengan negara, Jumat (29/8/2025).
Menurut KH. Makmun, keislaman dan keindonesiaan tidak boleh dipertentangkan. Keduanya justru harus berjalan beriringan sebagai pijakan moral dan kebangsaan.
“Tokoh agama dan pejabat negara harus tulus serta peduli terhadap persoalan masyarakat. Kolaborasi harus lebih dominan daripada kompetisi jika Indonesia ingin tetap aman dan damai,” ujar pria kelahiran Demak yang lama menimba ilmu di Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen itu.
Ia menegaskan, menjaga negara sama pentingnya dengan menjaga agama. Tanpa negara yang kuat, agama pun sulit dijalankan dengan baik. KH. Makmun mengutip prinsip Himayatu ad-Din wa ad-Daulah wa al-Ummah, yang bermakna agama, negara, dan umat harus berjalan beriringan karena ketiganya saling terkait.
Selain itu, KH. Makmun menekankan pentingnya menanamkan nilai toleransi, baik di internal umat beragama maupun antarumat beragama. Baginya, menjalankan agama sesuai keyakinan adalah hak setiap warga negara yang harus dihormati tanpa diskriminasi.
“Kebenaran tidak ditentukan hanya oleh kelompok mayoritas. Kebenaran bersifat universal, bisa lahir dari siapa saja, baik dari kelompok mainstream maupun non-mainstream. Semua memiliki kedudukan yang sama di mata hukum negara,” tegas alumni pendidikan di Kairo dan Iran tersebut.
Ia menambahkan, toleransi dan kolaborasi antarelemen bangsa tanpa memandang ras maupun agama adalah kunci untuk menjaga harmoni sosial. Menurutnya, hal itu juga menjadi prasyarat bagi terwujudnya integrasi bangsa yang multikultural.
“Itu satu-satunya pilihan, that’s the only option,” pungkas KH. Makmun Sukron, yang pernah menjabat Wakil Ketua PWNU Banten.
