MITRAPOL.com, Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung yang akan menggratiskan seluruh biaya pendidikan di jenjang SMA, SMK, dan SLB mulai tahun ajaran 2025/2026.
Kebijakan ini juga mencakup penghapusan pungutan uang komite.
Menurut Giri, pendidikan adalah hak dasar warga negara dan kunci utama peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Sekolah gratis harus menjadi langkah strategis yang dijaga keberlanjutannya,” tegasnya pada Sabtu 7 Juni 2025.
DPRD Lampung berkomitmen memastikan program ini berjalan lancar melalui dukungan anggaran yang memadai dan pengawasan ketat agar pelaksanaan program berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Selain itu, DPRD juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan, termasuk sarana prasarana, kompetensi guru, dan layanan pendidikan inklusif.
“Kami mengajak semua pihak, termasuk orang tua dan pendidik, untuk bersama-sama menyukseskan program ini demi masa depan anak-anak kita,” lanjut Giri.
Sebelumnya, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, telah resmi mengumumkan penghapusan uang komite di seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Lampung mewujudkan pendidikan inklusif dan berkualitas tanpa hambatan biaya, serta mendorong pembangunan SDM unggul di Bumi Ruwa Jurai.
“Mulai sekarang, tidak boleh ada lagi pungutan uang komite. Semua kebutuhan sekolah akan dibiayai lewat APBD,” kata Gubernur saat memberikan arahan kepada kepala sekolah, Kamis 5 Juni 2025.
Gubernur juga menyoroti rendahnya capaian pendidikan di Lampung, di mana hanya 20 dari 352 sekolah negeri yang siswanya lolos UTBK, dan 49 sekolah tak meloloskan satu pun siswa ke perguruan tinggi.
Ia menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda untuk bersaing di masa depan.
Gubernur juga menyoroti rendahnya capaian pendidikan di Lampung, di mana hanya 20 dari 352 sekolah negeri yang siswanya lolos UTBK, dan 49 sekolah tak meloloskan satu pun siswa ke perguruan tinggi.
Ia menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda untuk bersaing di masa depan.
Tak hanya soal biaya, Gubernur juga merancang sejumlah terobosan pendidikan, seperti pembentukan 35 sekolah unggulan di seluruh kabupaten/kota, peluncuran mata pelajaran baru (bahasa Jepang, Korea, dan Arab) untuk siswa kelas 12, serta pemanfaatan dana CSR untuk sektor pendidikan.
Tiga indikator keberhasilan kepala sekolah juga ditetapkan: jumlah lulusan yang masuk perguruan tinggi, terserap di dunia kerja, dan menjadi wirausaha.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, Thomas Amirico, menegaskan komitmen Pemprov untuk menanggung seluruh biaya operasional sekolah melalui APBD.
Ia juga mengingatkan sekolah agar tidak lagi memungut biaya dalam bentuk apa pun.
“Sekitar 203 ribu siswa dari 352 sekolah negeri akan merasakan langsung manfaat program ini. Bahkan, skema serupa tengah dikaji untuk diterapkan di sekolah swasta ke depannya,” ujar Thomas.
