MITRAPOL.com, Pandeglang Banten – Pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Turus, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten, mendapat sorotan. Sejumlah pihak mempertanyakan transparansi penggunaan dana ketahanan pangan (Ketapang) tahun 2025 yang nilainya mencapai Rp108 juta.
Berdasarkan informasi yang beredar menyebutkan, sebagian dana tersebut telah digunakan untuk pembelian 36 ekor kambing dengan nilai sekitar Rp72 juta, serta penyewaan enam kandang senilai Rp6 juta. Namun, penggunaan sisa anggaran hingga kini masih belum jelas.
Hal ini menimbulkan pertanyaan lantaran laporan keuangan BUMDes belum sepenuhnya dipublikasikan secara terbuka. Bahkan, berdasarkan keterangan yang dihimpun, saat ini dana di kas BUMDes disebut-sebut sudah habis.
Penjabat (PJ) Kepala Desa Turus, Dayat, mengakui masih memegang dana sebesar Rp9,8 juta yang sebelumnya diserahkan oleh Direktur BUMDes. Dana tersebut, kata dia, direncanakan untuk biaya operasional, termasuk penyediaan konsumsi ketika ada monitoring, evaluasi, maupun pelatihan.
“Iya, ada uang sebesar Rp9,8 juta yang diserahkan kepada saya. Itu rencananya untuk biaya operasional kedatangan orang dinas, seperti uang makan saat monitoring dan pelatihan,” ujar Dayat, Selasa (30/9/2025).
Namun, pernyataan tersebut berbeda dengan keterangan sebelumnya yang sempat diberitakan media lain. Dalam keterangan terpisah, Dayat menyebut dirinya menerima Rp10 juta ditambah Rp500 ribu untuk kegiatan musyawarah desa khusus (Musdesus), penyusunan proposal, serta pelatihan sebelum realisasi program ketahanan pangan.
“Saya akui kalau yang Rp10 juta ditambah Rp500 ribu, ada pun lebih dari itu saya tidak merasa. Coba saja tanyakan ke pak sekdes,” kata Dayat dalam keterangan yang dikutip dari pemberitaan sebelumnya.
Perbedaan keterangan ini memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BUMDes Turus. Media akan terus melakukan penelusuran untuk memastikan apakah penggunaan anggaran tersebut telah sesuai aturan, termasuk soal biaya operasional dinas yang disebut-sebut bersumber dari dana BUMDes.
