MITRAPOL.com, Bojonegoro – Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bojonegoro menggelar audiensi dengan pihak Kecamatan Kasiman, Selasa (7/10/2025), di Pendopo Kecamatan Kasiman.
Audiensi tersebut bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tes pengisian perangkat desa yang akan digelar secara serentak oleh enam desa di wilayah Kecamatan Kasiman, yaitu Desa Ngaglik, Batokan, Besah, Sekaran, Sidomukti, dan Kasiman. Pelaksanaan tes dijadwalkan pada Rabu (8/10/2025) di Pondok Pesantren Hibatullah, Desa Sambeng, mulai pukul 08.00 WIB.
Hadir dalam audiensi tersebut Camat Kasiman Novita Sari, S.STP, M.PSDM, Edi selaku Kanit Intelkam Polsek Kasiman, serta Heri Rusdianto mewakili Danramil Kasiman.
Dalam sambutannya, Forkopimcam Kasiman yang terdiri dari unsur Kecamatan, Polsek, dan Koramil, menyampaikan harapan agar pelaksanaan tes pengisian perangkat desa berjalan aman, lancar, dan sesuai ketentuan.
“Kami berharap seluruh pihak dapat bekerja sama agar pelaksanaan besok berjalan tertib dan sesuai aturan,” ujar Camat Kasiman Novita Sari.
Setelah penyampaian laporan dari masing-masing panitia pengisian perangkat desa, audiensi berlanjut dengan sesi tanya jawab yang berlangsung cukup dinamis. Beberapa anggota IWOI mempertanyakan sejumlah hal terkait proses pelaksanaan tes, terutama mengenai transparansi dan keterlibatan pihak ketiga.
Ketua IWOI DPD Bojonegoro bersama tim menyoroti tidak adanya pihak ketiga pembanding dalam pelaksanaan tes tulis. Mereka mempertanyakan alasan hanya satu kampus, yakni STIESIA Surabaya, yang ditunjuk sebagai pihak pelaksana tanpa melibatkan kampus lain sebagai pembanding, padahal hal itu lazim dilakukan untuk menjaga objektivitas dan transparansi proses seleksi.
Menanggapi hal itu, Ripto, Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa (TPPD) Sekaran, menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya menggandeng Universitas Katolik Darma Cendika (UKDC) Surabaya sebagai kampus pembanding. Namun, kampus tersebut tidak dapat bekerja sama karena memiliki agenda lain pada hari yang sama.
Penjelasan tersebut mendapat tanggapan kritis dari salah satu anggota IWOI, Irawan, yang menilai panitia seharusnya segera mencari alternatif kampus lain.
“Kalau kampus itu menolak, seharusnya bisa mencari kampus lain yang berakreditasi baik. Ini melibatkan enam desa, tentu masyarakat berharap prosesnya transparan,” ujar Irawan.
Pihak panitia menuturkan bahwa keterbatasan waktu menjadi kendala dalam mencari kampus pembanding lainnya. Namun, alasan itu dinilai belum cukup menjawab kekhawatiran publik.
Audiensi yang berlangsung hingga siang hari tersebut akhirnya ditutup tanpa mencapai kesepakatan. Pihak IWOI menilai masih terdapat sejumlah kejanggalan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut untuk menjamin transparansi dan keadilan bagi seluruh peserta tes.
IWOI DPD Bojonegoro menegaskan akan terus mengawal jalannya proses pengisian perangkat desa di Kecamatan Kasiman agar berlangsung secara transparan, objektif, dan akuntabel, demi mencegah munculnya kecurigaan publik terhadap hasil seleksi.
