MITRAPOL.com, Jakarta — Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menegaskan bahwa peran pers dalam penanganan bencana tidak sebatas mencatat peristiwa, tetapi juga menyuarakan kondisi riil korban di lapangan, menjaga nurani publik, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan FWK di Jakarta, Minggu (21/12/2025), menyusul keprihatinan atas sikap sejumlah pejabat negara yang dinilai kurang terbuka terhadap kritik media dalam peliputan bencana.
FWK secara khusus menyoroti pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, yang pada Jumat (19/12/2025) menyampaikan agar pers tidak perlu memberitakan kekurangan pemerintah dalam penanganan bencana, melainkan melaporkannya langsung kepada pemerintah untuk segera ditangani.
Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, menilai sikap tersebut mencerminkan pandangan antikritik dan terlalu nyaman dengan pujian. Ia menyayangkan adanya keluhan terhadap kerja jurnalistik di saat masyarakat tengah berjuang menghadapi banjir, tanah longsor, dan krisis pangan.
“Tanpa keberanian pers mengkritik, bantuan belum tentu cepat sampai ke lokasi bencana. Jika pers diam, bisa saja bantuan baru datang setelah berhari-hari. Ini negara, rakyat harus dilindungi, bukan dininabobokkan,” ujar Raja Pane.
Bukan untuk Menyudutkan
Mantan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun, menegaskan bahwa tugas pers adalah menyampaikan fakta agar masyarakat mengetahui secara jelas perkembangan penanganan bencana, khususnya bencana berskala besar yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Pemberitaan pers bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan agar informasi diketahui secara utuh dan transparan oleh publik,” kata Hendry.
Ia mengakui bahwa penanganan bencana ekologis membutuhkan waktu dan proses, namun di sisi lain, nasib ribuan warga terdampak juga tidak bisa diabaikan karena menyangkut keselamatan jiwa dan kelangsungan hidup mereka.
“Apabila pers menyoroti adanya kekurangan, itu hal yang wajar. Perut tidak bisa menunggu,” ujar Hendry Bangun, mantan wartawan Harian Kompas.
Berdasarkan laporan jurnalis FWK di daerah terdampak bencana, hingga Sabtu (20/12/2025) masih terdapat sejumlah lokasi pengungsian yang belum menerima bantuan secara memadai.
Hendry menegaskan, selama ini pers selalu hadir untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan lain. Oleh karena itu, ia mengimbau para pejabat agar berpikiran terbuka dan bersedia menerima kritik sebagai bagian dari aspirasi masyarakat.
“Aspirasi itu datang dari para korban bencana, masyarakat terdampak, dan publik Indonesia secara luas,” ujarnya.
FWK berharap para pejabat negara tidak menutup-nutupi kondisi sebenarnya atau membangun pencitraan dengan cara yang keliru, karena hal tersebut justru berpotensi membuat penanganan bencana berjalan tidak tepat sasaran.
Menurut FWK, keterbukaan informasi serta sikap menerima kritik dan masukan akan memperkuat kerja kolaboratif semua pihak dalam penanganan bencana ekologis di Sumatera, sekaligus menumbuhkan empati dan dukungan publik.
Di sisi lain, Hendry Ch Bangun juga mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Komunikasi Pemerintah untuk membentuk Pos Informasi di wilayah bencana guna menyediakan kebutuhan informasi secara terpadu dan akurat.
“Seharusnya ada posko informasi resmi yang mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di daerah bencana,” pungkas Hendry, salah seorang pendiri FWK.
