MITRAPOL.com, Bogor — Pemerintah Kabupaten Bogor bersama PT Pupuk Indonesia resmi menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi Tahun 2026 se-Bogor, Selasa (30/12/2025), di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor.
Penandatanganan SPJB ini menjadi langkah awal pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2026 sekaligus bentuk komitmen bersama antara PT Pupuk Indonesia, Pelaku Usaha Distribusi (PUD), dan Penerima Pada Titik Serah (PPTS) untuk memastikan distribusi pupuk subsidi berjalan sesuai ketentuan serta mendukung program nasional Swasembada Pangan.
Manager Penjualan Jabar 2 dan DKI PT Pupuk Indonesia, Donny Rachman Wiratama, menyampaikan bahwa hingga 29 Desember 2025 kinerja penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Bogor telah mencapai 102 persen dibandingkan realisasi tahun 2024.
“Kami mengapresiasi seluruh PUD dan PPTS yang telah mematuhi ketentuan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai aturan yang berlaku,” ujar Donny.
Melalui SPJB tersebut, seluruh pihak menyatakan komitmen melaksanakan distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan Prinsip 7T, yakni Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Penerima bagi petani terdaftar.
Sementara itu, Ketua Tim Pupuk dan Pestisida (Pukpes) Distanhorbun Kabupaten Bogor, Dede Sopyandi, menegaskan bahwa SPJB juga menjadi dasar hukum dalam pengawasan dan pengendalian penyaluran pupuk subsidi di lapangan.
“Dengan adanya SPJB ini, kami berharap distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bogor semakin tertib, transparan, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani,” katanya.
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Tim Pukpes Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Uri Oktaria, jajaran AE dan AAE Penjualan Jabar 2 dan DKI, serta enam PUD dan 98 PPTS pupuk bersubsidi wilayah Bogor Raya.
