MITRAPOL.com, Jakarta – Pemerintah Kota (Pemkot) Metro melakukan audiensi dan koordinasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) untuk menjajaki rencana pengembangan Program Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kemensos RI, Jakarta, Senin (26/1/2026), dan menjadi forum diskusi awal untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah daerah dengan program pemerintah pusat.
Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menyampaikan bahwa pendidikan merupakan instrumen penting dalam pemberdayaan masyarakat serta pengentasan kemiskinan.
“Program Sekolah Rakyat merupakan solusi komprehensif bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia sekaligus memutus siklus kemiskinan secara sistematis,” ujar Bambang.
Menurutnya, Pemkot Metro masih berada pada tahap koordinasi dan kajian awal, termasuk mempelajari aspek administratif, teknis, serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung sebelum implementasi program dilakukan.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Sosial RI menyambut baik inisiatif Pemerintah Kota Metro dan memberikan arahan terkait sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pemerintah daerah.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat memerlukan dukungan lahan milik pemerintah daerah, kelengkapan administrasi, serta verifikasi teknis untuk memastikan kesiapan lokasi dan infrastruktur.
“Persyaratan ini penting agar pelaksanaan program dapat berjalan tertib, terencana, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Hal tersebut juga menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk menindaklanjuti dukungan anggaran maupun fasilitas pendidikan dan sosial secara menyeluruh,” jelas Saifullah.
Program Sekolah Rakyat yang digagas langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini mencakup pembebasan biaya pendidikan, penyediaan fasilitas asrama dan konsumsi, serta pembinaan karakter dan keterampilan.
Melalui skema tersebut, pemerintah menargetkan penurunan angka putus sekolah yang kerap dipicu oleh faktor ekonomi. Selain itu, peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas diharapkan mampu mencetak generasi yang produktif dan mandiri, sekaligus menekan praktik pekerja anak.
Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Metro dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
