MITRAPOL.com, Pandeglang – Gabungan wartawan dan organisasi kemasyarakatan berencana menggelar aksi unjuk rasa menyusul dugaan sikap tidak responsif pihak Puskesmas UPT Cikedal, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, terhadap permohonan audiensi terkait meninggalnya seorang pasien rujukan dalam perjalanan menuju RSUD Labuan pada 11 Januari 2026.
Audiensi tersebut bertujuan untuk memperoleh kejelasan informasi sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan penyampaian informasi kepada publik. Namun, hingga Kamis (29/1/2026), pihak Puskesmas UPT Cikedal disebut belum memberikan ruang klarifikasi kepada gabungan media dan organisasi.
Perwakilan media Independen Update, Iwan Setiawan, menyayangkan sikap manajemen Puskesmas UPT Cikedal yang dinilai kurang terbuka sebagai institusi pelayanan publik.
“Kami sangat kecewa. Kami datang untuk audiensi secara baik-baik guna memperoleh informasi yang dibutuhkan publik. Namun, tidak ada respons yang jelas. Padahal, kami menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai tugas jurnalistik,” ujar Iwan.
Ia menjelaskan bahwa upaya konfirmasi telah dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari komunikasi melalui pesan singkat, mendatangi langsung Puskesmas, hingga pengajuan surat audiensi secara resmi. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil.
Kekecewaan serupa disampaikan Yayan Hendiana, koordinator lapangan dari organisasi Mahasiswa dan Pemuda Progresif (MPP). Ia menilai sikap Puskesmas UPT Cikedal bertolak belakang dengan prinsip pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
“Kami ini mitra kontrol sosial yang justru mendukung pemerintah dalam pengawasan kinerja. Namun, sejak awal tidak ada itikad baik untuk memberikan klarifikasi. Ini menimbulkan tanda tanya besar terkait kejadian yang sebenarnya,” kata Yayan.
Yayan juga menyebut bahwa selain kasus pasien rujukan yang meninggal dunia di perjalanan menuju RSUD Labuan, terdapat keluhan lain dari masyarakat terkait pelayanan Puskesmas UPT Cikedal. Salah satunya, kasus seorang anak yang meninggal dunia di rumah beberapa jam setelah dipulangkan dari puskesmas.
Menurut Yayan, surat permohonan audiensi telah dikirimkan pada 27 Januari 2026 dan diterima oleh seorang petugas puskesmas. Namun, pihak puskesmas disebut beralasan tidak pernah menerima surat tersebut.
“Jika alasan yang disampaikan seperti itu, kami menilai pelayanan publik yang diberikan tidak profesional. Kami hanya meminta hak jawab dan kejelasan informasi, bukan untuk menghakimi,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, gabungan media dan organisasi berencana mengirimkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang. Mereka meminta instansi berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Puskesmas UPT Cikedal.
“Ini bukan semata soal satu kasus, tetapi menyangkut kinerja dan profesionalisme pelayanan kesehatan. Kami memastikan akan melakukan aksi sebagai bentuk aspirasi masyarakat,” tegas Yayan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Puskesmas UPT Cikedal maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
