MITRAPOL.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan acara Diseminasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kementerian PU Tahun 2025 pada Kamis (19/2/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Acara ini dihadiri oleh para pejabat utama kementerian dan pemangku kepentingan.
SPI merupakan instrumen yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur tingkat integritas serta potensi risiko korupsi di lingkungan instansi pemerintah, dan menjadi dasar perbaikan sistem antikorupsi di setiap lembaga publik.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa SPI bukan sekadar alat administratif, tetapi cerminan komitmen seluruh jajaran Kementerian PU dalam menjalankan amanah pembangunan infrastruktur tanpa penyimpangan.
“SPI adalah ukuran sejauh mana amanah negara dijalankan tanpa penyimpangan, tanpa kompromi, dan tanpa toleransi terhadap pelanggaran,” tegas Menteri Dody di hadapan peserta diseminasi.
Data hasil survei menunjukkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian PU sebesar 91,19 dari skala 100, mencerminkan konsistensi perbaikan sistem manajemen dan tata kelola. Sementara itu, Indeks SPI Kementerian PU berada pada angka 72,01, mendekati rata-rata nasional sebesar 72,32, yang menandakan kebutuhan penguatan integritas dan pengendalian internal secara berkelanjutan.
Menteri Dody menilai capaian tersebut harus disikapi objektif dan menjadi momentum untuk memperkuat pengendalian internal serta budaya integritas di setiap unit kerja kementerian.
“Fakta ini harus kita terima secara jujur. Ini adalah peringatan serius dan harus dijawab dengan tindakan nyata yaitu penguatan pengendalian, disiplin yang ketat, serta ketegasan tanpa ragu terhadap setiap indikasi pelanggaran,” ucap Menteri PU.
Penguatan integritas di lingkungan Kementerian PU selaras dengan arah pembangunan nasional dan agenda reformasi birokrasi, termasuk pencegahan korupsi sebagai fondasi penting untuk mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Visi PU adalah mendukung fondasi Indonesia Emas 2045 melalui penyelenggaraan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan. Keberhasilan visi ini hanya bisa dicapai jika tata kelola dan integritas ditegakkan secara konsisten,” tambah Menteri Dody.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aminuddin, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Kementerian PU dalam menerima dan menindaklanjuti hasil SPI 2025. Ia menilai kementerian telah menunjukkan keseriusan dalam menggunakan SPI bukan hanya sebagai angka, tetapi sebagai alat introspeksi untuk pembenahan internal.
Sebagai bagian dari konsistensi penguatan integritas, acara ini juga diwarnai dengan pemberian penghargaan kepada beberapa unit kerja Kementerian PU yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2025, termasuk Balai Teknik Air Minum, Pusat Data dan Teknologi Informasi PU, Balai Teknik Sabo, serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Lampung dan Banten.
