MITRAPOL.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat transformasi digital guna meningkatkan efisiensi birokrasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin rapat koordinasi pembahasan integrasi aplikasi Lampung-In di Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Jumat (20/2/2026).
Dalam arahannya, Sekdaprov menjelaskan bahwa progres saat ini difokuskan pada sinkronisasi Lampung-In dengan berbagai aplikasi yang telah dikembangkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dua layanan utama yang menjadi prioritas integrasi meliputi sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor serta sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional.
Menurut Marindo, integrasi layanan digital diharapkan dapat mempermudah akses layanan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Tim teknis diharapkan dapat berkoordinasi secara intensif agar sistem pembayaran pajak kendaraan dapat segera terintegrasi dalam Lampung-In sehingga layanan semakin optimal dan memudahkan masyarakat,” ujarnya.
Sekdaprov juga menginstruksikan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung serta Inspektorat Provinsi Lampung untuk menggelar pertemuan teknis intensif pada pekan berikutnya.
Fokus pertemuan tersebut adalah memastikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dapat diakses sepenuhnya melalui platform Lampung-In. Integrasi ini dinilai strategis karena mencakup aduan masyarakat hingga tingkat kabupaten dan kota di seluruh wilayah Lampung.
Sekdaprov menegaskan bahwa tujuan akhir pengembangan platform Lampung-In adalah menghapus ego sektoral antar aplikasi dan membangun integrasi data terpadu di lingkungan pemerintah provinsi.
Ia berharap ke depan layanan pemerintahan berbasis digital dapat terpusat dalam satu sistem terpadu yang menghadirkan satu data dan satu informasi bagi masyarakat.
