Oleh : Dede Farhan Aulawi
MITRAPOL.com, Jakarta — Pada kesempatan ini, saya ingin menulis analisis strategi perluasan orbit ekonomi dan politik Washington yang menganggap dirinya tidak bisa dilepaskan dari posisi sebagai pusat kekuasaan. Dari kota ini dirumuskan kebijakan luar negeri, strategi perdagangan, arsitektur keamanan global, hingga pengaruh terhadap lembaga-lembaga internasional. Perluasan orbit ini bukan sekadar ekspansi teritorial, melainkan ekspansi pengaruh (influence projection) yang sistemik dan multidimensi. Jakarta, Jumat (27/2).
Strategi Perluasan Orbit Ekonomi
a. Hegemoni Finansial dan Dolarisasi
Salah satu instrumen utama adalah dominasi dolar AS dalam sistem keuangan global. Peran dolar sebagai mata uang cadangan dunia memberi Washington kemampuan menjatuhkan sanksi finansial, membatasi akses sistem pembayaran global, serta mengontrol arus modal lintas negara.
Melalui lembaga seperti dan , AS memiliki pengaruh signifikan dalam kebijakan pinjaman, reformasi struktural, dan stabilisasi ekonomi negara berkembang. Kritiknya, kebijakan ini sering dipandang mendorong liberalisasi pasar yang menguntungkan korporasi global, namun berpotensi memperlemah kedaulatan ekonomi domestik negara penerima.
b. Perjanjian Perdagangan dan Supply Chain
Washington memanfaatkan perjanjian perdagangan bilateral dan regional untuk membangun rantai pasok yang selaras dengan kepentingannya. Dalam beberapa tahun terakhir, strategi “friend-shoring” dan “de-risking” diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada rival strategis seperti .
Pendekatan ini memperluas orbit ekonomi AS ke kawasan Indo-Pasifik dan Eropa Timur, tetapi juga memicu fragmentasi ekonomi global (geo-economic fragmentation).
c. Sanksi Ekonomi sebagai Instrumen Politik
Sanksi terhadap, dan negara lain menunjukkan bagaimana ekonomi dijadikan alat tekanan politik. Strategi ini efektif dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang mendorong lahirnya alternatif sistem pembayaran non-dolar dan kerja sama blok tandingan seperti BRICS.
Strategi Perluasan Orbit Politik dan Keamanan
a. Aliansi Militer dan Ekspansi Pengaruh
Melalui , Washington memperluas orbit keamanan ke Eropa Timur pasca-Perang Dingin. Ekspansi NATO dipandang oleh Moskow sebagai ancaman langsung, yang menjadi salah satu faktor eskalasi konflik di Ukraina.
Di kawasan Asia-Pasifik, kemitraan keamanan seperti AUKUS memperkuat posisi AS dalam membendung pengaruh Tiongkok. Strategi ini mencerminkan pendekatan containment versi abad ke-21.
b. Diplomasi Nilai dan Demokratisasi
Washington sering mengusung demokrasi, HAM, dan tata kelola yang baik sebagai dasar legitimasi intervensi diplomatik. Namun, terdapat kritik mengenai standar ganda—dukungan terhadap rezim tertentu tetap berlangsung selama selaras dengan kepentingan strategis AS.
c. Soft Power dan Teknologi
Dominasi perusahaan teknologi dan platform digital AS memperluas orbit politik secara non-militer. Kontrol terhadap ekosistem digital, data, dan kecerdasan buatan menjadi medan baru geopolitik. Soft power melalui budaya populer, pendidikan, dan media juga memperkuat legitimasi global AS.
Antara Stabilitas Global dan Neo-Hegemoni
Secara normatif, strategi Washington sering diklaim sebagai upaya menjaga stabilitas tatanan internasional berbasis aturan (rules-based order). Namun secara kritis, terdapat beberapa persoalan :
– Asimetri Kekuasaan. Negara-negara berkembang sering berada dalam posisi tawar yang lemah.
– Politik Blok Baru. Polarisasi global meningkat, memunculkan fragmentasi ekonomi dan keamanan.
– Resistensi Global Selatan. Banyak negara kini mencoba memainkan politik non-blok atau hedging strategy untuk menghindari ketergantungan tunggal.
Implikasi bagi Indonesia
Bagi Indonesia, strategi perluasan orbit Washington menciptakan peluang sekaligus risiko. Di satu sisi, akses pasar dan kerja sama pertahanan memberikan manfaat ekonomi dan keamanan. Di sisi lain, tekanan untuk memilih kubu dalam rivalitas AS–Tiongkok dapat mengganggu prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Jadi, strategi perluasan orbit ekonomi dan politik Washington adalah bentuk proyeksi kekuasaan modern berbasis finansial, institusional, militer, dan teknologi. Ia mampu menjaga dominasi global AS, namun sekaligus memicu resistensi, fragmentasi, dan dinamika multipolaritas baru. Tantangan terbesar ke depan adalah apakah Washington mampu mentransformasikan hegemoninya menjadi kepemimpinan kolektif yang lebih inklusif, atau justru memperdalam polarisasi global.
