MITRAPOL.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Dukungan tersebut ditegaskan sebagai langkah strategis untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat guna mendukung perumusan kebijakan pembangunan di daerah.
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat menerima audiensi jajaran BPS Provinsi Lampung di Kantor Gubernur Lampung, Selasa (7/4/2026).
“Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ini merupakan agenda nasional yang sangat krusial dalam memetakan kekuatan ekonomi daerah,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Lampung telah menindaklanjuti melalui penerbitan Surat Edaran Gubernur Nomor 183 Tahun 2025. Edaran tersebut menginstruksikan seluruh bupati/wali kota, perangkat daerah, hingga pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dan kooperatif dalam proses pendataan.
Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan pendataan berskala nasional yang mencakup seluruh aktivitas ekonomi di luar sektor pertanian.
Data yang dihimpun dari sensus ini akan menjadi rujukan utama bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi.
Beberapa pemanfaatan utama data tersebut antara lain:
- Penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran
- Pemetaan potensi investasi daerah
- Evaluasi struktur ekonomi secara komprehensif
Marindo menekankan pentingnya partisipasi aktif pelaku usaha dalam memberikan data yang valid.
“Data yang akurat adalah kunci. Tanpa data yang valid, kebijakan tidak akan optimal. Kami mengimbau seluruh pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur kepada petugas sensus,” tegasnya.
Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Pusat Statistik, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan berjalan lancar sesuai standar operasional.
Hasil sensus ini nantinya diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.
