MITRAPOL.com, Palembang – Manajemen THM Darma Agung 41 menyampaikan permohonan maaf kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait persoalan yang sebelumnya terjadi dalam operasional tempat usaha tersebut.
Permohonan maaf itu disampaikan langsung oleh owner THM Darma Agung 41, Tomy, bersama jajaran manajemen sebagai bentuk itikad baik sekaligus komitmen untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
“Atas nama pribadi, owner, dan seluruh manajemen THM Darma Agung 41, kami menyampaikan permohonan maaf kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas kekhilafan dan kesalahpahaman yang terjadi,” ujar Tomy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/5/2026).
Permohonan maaf tersebut ditujukan kepada Gubernur Herman Deru, Wakil Gubernur Cik Ujang, serta jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan yang selama ini menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan peraturan daerah.
Dalam keterangannya, manajemen THM Darma Agung 41 menegaskan komitmen untuk mematuhi seluruh regulasi yang ditetapkan pemerintah daerah, termasuk ketentuan operasional usaha hiburan malam.
Selain itu, pihak manajemen menyatakan akan memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Komitmen tersebut meliputi:
- Kepatuhan terhadap regulasi, dengan menaati seluruh kebijakan dan ketentuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Peningkatan sinergi, melalui komunikasi aktif dengan pemerintah daerah dan aparat terkait;
- Dukungan terhadap iklim investasi, dengan tetap menjunjung tinggi kepastian hukum dan tata kelola usaha yang tertib.
Tomy berharap momentum ini dapat menjadi langkah awal membangun hubungan yang lebih baik antara pelaku usaha dan pemerintah daerah.
“Kami berharap dapat terus berkontribusi positif terhadap perekonomian daerah, khususnya sektor hiburan dan pariwisata, dengan tetap mengikuti seluruh aturan yang berlaku,” ujarnya.
Pihak manajemen juga berharap proses pembinaan dan administrasi perizinan ke depan dapat berjalan lebih baik melalui komunikasi yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan.
