MITRAPOL.com, Palangka Raya – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Kalimantan Tengah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program, administrasi, serta pelayanan pertanahan sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai target dan ketentuan yang berlaku.
Monitoring dipimpin Kepala Kanwil BPN Kalimantan Tengah bersama jajaran terkait. Sementara Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Ferdinan Adinoto, S.SiT., M.Si., mengikuti rangkaian evaluasi bersama jajarannya.
Dalam kegiatan tersebut, tim Kanwil BPN Kalimantan Tengah mengevaluasi sejumlah aspek, antara lain capaian program, administrasi, pelayanan masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan.
Hasil monitoring dan evaluasi tersebut menjadi bahan bagi Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya untuk melakukan perbaikan terhadap sejumlah aspek yang masih perlu ditingkatkan.
Ferdinan Adinoto mengatakan, monitoring dan evaluasi diperlukan bukan hanya untuk melihat capaian kinerja, tetapi juga mengidentifikasi kekurangan yang perlu segera diperbaiki.
“Monitoring dan evaluasi bukan hanya melihat capaian, tetapi membantu kami mengetahui kekurangan yang harus segera diperbaiki,” ujar Ferdinan.
Ferdinan menegaskan jajaran Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya akan menindaklanjuti arahan dan catatan hasil evaluasi tersebut.
Menurut dia, peningkatan kualitas pelayanan pertanahan membutuhkan penguatan sumber daya manusia, optimalisasi pelaksanaan program, serta koordinasi antarunit kerja secara konsisten.
“Seluruh arahan Kanwil akan kami tindaklanjuti dengan memperkuat profesionalisme, disiplin, tanggung jawab, dan orientasi pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan pertanahan di Kota Palangka Raya.
Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya menyatakan akan terus melakukan pembenahan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara efektif, transparan, akuntabel, dan responsif.
Upaya tersebut diharapkan turut meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertanahan.
