MITRAPOL.com, Denpasar Bali – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Rakernis Humas tahun anggaran 2023 dengan tema “Humas Polri presisi siap mengawal tahapan pemilu 2024, serta mengamankan agenda nasional dan internasional tahun 2023 dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”, Kamis (2/2) di Holiday Inn Bali.
Kapolda Sumsel, Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK melalui Kabid Humas, Kombes Pol Supriadi mengatakan, dengan memperhatikan berbagai isu di atas, karenanya perlu komitmen dari seluruh elemen bangsa.
“Maka sebagai bentuk perhatian kita terhadap dinamika dan isu nasional yang berkembang, kami bermaksud menyelenggarakan Rakernis Humas Polri yang bertajuk Humas Polri Presisi Siap Mengawal Tahapan Pemilu 2024, Serta Menyukseskan Agenda Nasional dan Internasional Tahun 2023 dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” ujarnya.
Dengan Harapan, semoga kegiatan ini dapat memberikan gambaran yang jelas terkait potensi dan antisipasi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2024 serta dapat mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Selain Pemilu 2024 yang menjadi topik hangat, pemerintah lalukan upaya akselerasi transformasi ekonomi di tahun 2023 juga harus patut menjadi sorotan karena membutuhkan laju pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat agar terwujudnya stabilitas suatu negara. Namun, perlu diwaspadai beberapa faktor yang berpotensi menghambat dalam mewujudkan upaya tersebut. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah potensi stagflasi yang disebabkan oleh lonjakan inflasi global akibat supply disruption dan perlambatan perekonomian sebagai dampak tensi geopolitik. Faktor lain adalah potensi krisis utang global akibat meningkatnya cost of fund dengan adanya kenaikan suku bunga yang berpotensi mengakibatkan arus modal keluar dari negara berkembang. Di sisi lain, potensi stagflasi diperkirakan akan menyebabkan harga komoditas termoderasi.
Melalui kebijakan fiskal tahun 2023, Pemerintah akan menggunakan seluruh sumber daya untuk mengakselerasi agenda reformasi struktural pascapandemi dan penguatan sisi supply untuk meningkatkan produktivitas.
Tahun 2023 merupakan titik awal tahun anggaran yang akan kembali ke jalur kaidah fiscal dengan batas defisit anggaran maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Langkah konsolidasi fiskal jangka menengah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2020 dengan fondasi reformasi fiskal yang fokus kepada optimalisasi pendapatan negara, perbaikan kualitas belanja, serta pembiayaan produktif dan inovatif.
“Kegiatan ini di ikuti oleh seluruh Kabid Humas dan Kasubbid Mulmed Polda Jajaran.Seindonesia termasuk kita dan kegiatan ini berlangsung selama tiga hari hingga Sabtu (4/3) mendatang,” tutupnya.
Dari pantauan Awak media pada kegiatan tersebut narasumber diantaranya Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu SH MS,ketua bidang pendidikan PWI Pusat,Nurjaman Mochtar,Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno,Pimpinan RRI pusat I Hendrasmo.Wakil ketua KIP pusat H. Arya sandhiyudha.Staf Ahli Kapolri bidang komunikasi Rustika Herlambang.dan beberapa redaktur pelaksana media nasional serta Akademisi dan praktisi komunikasi.
Pewarta : Alex Mitrapol
