MITRAPOL.com, Kota Sabang – Lelang Proyek di Pemko Sabang baru saja dimulai, akan tetapi dugaan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan penyalahgunaan wewenang sangat tersirat, mulai dari penambahan spesifikasi alat telah dilakukan oleh Pokja tanpa sepengetahuan Kepala Dinas Arsip Kota Sabang, setelah Kadis Perpustakaan dan Kearsipan menegurnya maka setelah itu Pokja kembali melakukan perubahan sesuai dengan RAB Dinas.
Kepala UKPBJ Kota Sabang saat ini masih dijabat oleh Iksani yang pada tahun 2022 lalu kabarnya sempat membuat “geger” dan “kisruh” karena secara mendadak Ia menggantikan Kepala UKPBJ Kota Sabang yang baru di jabat oleh Bob Wahyudi kurang lebih 3 bulanan dan selanjutnya dengan tiba tiba Ia langsung membatalkan 4 paket tender yang telah tayang.
Kisruh demi kisruh terus dituai saat Kepala UKPBJ Ikhsani menjabat saat itu dan “hujan sangahan” terus “mengguyur” UKPBJ Kota Sabang di tahun 2022 lalu.
Tahun 2023 ini pada paket Pembagunan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sabang, telah beredar di masyarakat luas siapa yang akan memenangkan paket tender tersebut, padahal belum secara resmi di umumkan di LPSE Kota Sabang, MASIH KURANG TERTARIK KAH APARAT PENEGAK HUKUM DALAM HAL INI…?
“Ketua Perwakilan LASKAR Kota Sabang, Muhammad Faisal alias Breihme meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk serius memeriksa Pokja dan Kepala UKPBJ Kota Sabang atas indikasi dugaan KKN dan gratifikasi serta penyalahgunaan wewenang,” ucapnya.
Ketua LASKAR Sabang, mendesak APH untuk memeriksa seluruh dokumen pemenang tahun 2022 agar masyarakat tidak curiga terus jika adanya kecurangan dalam proses tender selama tahun 2022.
“Ketua LASKAR Sabang juga meminta kepada Pj Walikota Sabang agar segera mengevaluasi kinerja Kepala UKPBJ dan Pokja Kota Sabang yang terindikasi telah “tidak jujur” dalam melaksanakan proses lelang proyek pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sabang,” tutupnya.
Media Mitrapol menunggu konfirmasi semua pihak terkait pemberitaan ini.
Pewarta : T.Indra
