MITRAPOL.com, Blora – Paguyuban penjaga sekolah Kabupaten Blora menggelar audiensi bersama anggota DPRD Blora, Selasa (01/8/2023).
Audiensi itu ditujukan untuk menyampaikan aspirasi para penjaga sekolah yang hingga saat ini masih belum mendapatkan kejelasan nasib.
Pada kesempatan tersebut, perwakilan dari paguyuban penjaga sekolah kabupaten Blora menyampaikan aspirasi dan menutut hak-hak kesejahteraan penjaga sekolah dengan mengambil sempel honorarium dari kabupaten Bantul dan kabupaten Jepara.
Salah seorang anggota Komisi D. DPRD Kabupaten Blora Achlif Nugroho Widi Utomo saat ditemui awak media usai acara, mengaku akan mendampingi aspirasi yang diusulkan para penjaga sekolah tersebut.
Diketahui, pemerintah berencana akan menghapuskan tenaga honorer pada akhir November nanti. Termasuk penjaga sekolah. Namun hingga saat ini, masih belum ada pembukaan formasi bagi para pegawai tidak tetap tersebut.
“Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Paguyuban penjaga sekolah Kabupaten Blora, kami akan siap mengawal mereka bersama Dinas Pendidikan dan BKD untuk menanyakan beberapa usulan tadi,” ungkapnya
Beberapa hal yang disampaikan paguyuban tersebut diantaranya adalah mengenai keinginan agar dinas pendidikan yang menaungi penjaga sekolah untuk bersurat ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Guna memperjelas nasib mereka.
“Apabila dari BKD dan Dindik menyurati ke Kemendikbud, mereka minta ada perwakilan. Nasib tenaga penjaga ini bagaimana. Karena kalau guru honorer akan diselesaikan di 2023. Nanti ada perwakilan biar jelas, Kami akan mendampinginya,” terangnya.
Selain itu, penjaga juga meminta akan adanya jaminan kesehatan untuk mereka dan keluarganya. Sebab saat ini, penjaga sekolah hanya mendapatkan gaji sekitar Rp 400 ribu dan BPJS ketenagakerjaan untuk keselamatan kerja.
“BPJS sebagai mitra kami Komisi D DPRD Blora pada khususnya 2023 harus tahu, jumlah penjaga sekolah ini di Blora ada berapa untuk mengakses BPJS. Baik kesehatan atau ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Pewarta : Menco
