MITRAPOL.com, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmennya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan publik yang berkualitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Lampung yang maju dan berdaya saing.
Hal ini disampaikan dalam apel mingguan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang berlangsung di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur, Senin (21/7/2025). Apel dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Lukman Pura, mewakili Gubernur Lampung.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung yang dibacakan Lukman, disebutkan bahwa Lampung memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, terutama kelautan, pertanian, dan pariwisata.
“Kita harus bangga, karena Provinsi Lampung adalah tanah yang kaya, penuh peluang, dan memiliki potensi luar biasa. Pantai kita indah, laut kita luas dan kaya akan sumber daya. Hasil bumi dan pertanian kita pun melimpah,” ujar Gubernur dalam sambutan tertulisnya.
Komitmen membangun ekosistem investasi yang inklusif dan berkelanjutan tercermin dari realisasi investasi di Provinsi Lampung yang menunjukkan pertumbuhan positif. Pada triwulan I tahun 2025, realisasi investasi mencapai Rp3,30 triliun, meningkat 20,99 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sebagian besar investasi berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp2,65 triliun, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) mencatat Rp651 miliar. Investasi tersebut juga menyerap 4.285 tenaga kerja Indonesia.
Pemprov Lampung menargetkan total realisasi investasi sebesar Rp10,76 triliun pada tahun 2025.
Di sisi lain, Pemprov Lampung terus mengoptimalkan pelayanan perizinan melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), yang dinilai telah memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Sampai pertengahan tahun ini, sebanyak 1.790 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) telah terdata dalam sistem OSS-RBA. Sistem ini mencakup berbagai jenis perizinan, mulai dari perizinan berbasis risiko, pengembangan usaha, hingga proses merger dan likuidasi.
“Inilah wajah baru pelayanan publik kita. Bukan sekadar prosedur, tapi solusi. Bukan sekadar administrasi, tapi inovasi,” tegas Gubernur.
Keberhasilan Pemprov Lampung dalam reformasi birokrasi juga ditunjukkan lewat capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada periode Januari–Juni 2025, IKM atas pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan non-perizinan mencapai 97,67 dengan predikat “Sangat Baik”.
“Predikat ini bukan akhir, tapi tantangan untuk mempertahankan dan terus meningkatkannya,” tambah Gubernur.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Lampung untuk terus bekerja secara profesional, berintegritas, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kita bukan hanya administrator, tetapi arsitek masa depan Lampung. Mari wujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, transparan, akuntabel, dan profesional di setiap langkah,” pungkasnya.
Dengan semangat tersebut, Pemprov Lampung menegaskan kembali komitmennya untuk terus berinovasi demi mendorong pertumbuhan investasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. MM
