MITRAPOL.com, Tarakan — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus memperkuat kedaulatan digital nasional, khususnya di wilayah perbatasan. Dalam rangka mengakselerasi pembangunan infrastruktur digital dan pertahanan siber, Kemenko Polkam menggelar Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Internet dan Keamanan Siber di Tarakan, Kalimantan Utara.
Rapat yang berlangsung di wilayah strategis ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto. Hadir dalam forum tersebut perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), BAKTI Komdigi, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan sektor telekomunikasi seperti APJII, ATSI, APJATEL, ASPIMTEL, dan operator nasional.
Marsda Eko Dono Indarto menegaskan bahwa Menko Polkam memberi perhatian serius terhadap penguatan konektivitas dan keamanan digital di Kalimantan Utara. “Sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, serta intervensi pembangunan bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, antara lain:
Usulan perluasan layanan internet di wilayah terluar oleh BAKTI,
Evaluasi kebijakan moratorium pembangunan menara telekomunikasi oleh Kemenkomdigi,
Percepatan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) oleh BSSN di seluruh kabupaten/kota.
Pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi digital dan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi potensi ancaman siber yang terus berkembang.
Sebagai hasil dari pertemuan ini, telah disepakati tiga langkah strategis nasional yang akan segera dipercepat:
Pembangunan infrastruktur digital dan kelistrikan hingga ke desa-desa terpencil.
Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) sebagai garda terdepan respons terhadap serangan siber di daerah rawan.
Penguatan koordinasi kebijakan pusat dan daerah untuk memastikan transformasi digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Kemenko Polkam dalam mengawal arah kebijakan digital nasional serta memperkuat pertahanan non-militer di ranah siber. Kalimantan Utara pun diposisikan sebagai kawasan strategis yang tidak hanya menjadi garda terdepan secara geografis, tetapi juga sebagai benteng digital dalam menghadapi dinamika ancaman global.
Dengan sinergi lintas sektor, pemerintah menargetkan Kalimantan Utara sebagai percontohan nasional dalam akselerasi transformasi digital dan penguatan keamanan siber di wilayah perbatasan. Upaya ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan komitmen historis untuk memastikan setiap jengkal tanah air terhubung, terlindungi, dan berdaya di era digital.
