MITRAPOL.com, Tangerang — Kemerdekaan pers merupakan salah satu pilar penting bagi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Untuk itu, sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat diperlukan guna menciptakan ruang informasi yang bebas, akuntabel, dan kondusif.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, dalam kegiatan Rapat Pembahasan Peningkatan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2025 di Aryaduta Hotel Lippo Village Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (7/8/2025).
Rapat ini membahas hasil pengukuran IKP Banten tahun 2024, yang menunjukkan masih adanya sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses informasi publik, sengketa pemberitaan, perlindungan hukum bagi jurnalis, serta maraknya pihak yang mengaku pers namun tidak terverifikasi atau tersertifikasi Dewan Pers.
“Kondisi ini rawan memicu misinformasi, karena pihak-pihak tersebut dapat mempublikasikan berita tanpa proses verifikasi yang memadai dan tanpa mematuhi kode etik jurnalistik,” tegas Eko.
Menurutnya, nilai IKP harus dipahami sebagai cerminan kualitas demokrasi, sekaligus tolok ukur sejauh mana kebebasan pers terjamin dan terlindungi.
“Tantangan ini bukan untuk dihindari, tetapi harus kita cari solusinya bersama, termasuk menertibkan praktik pemberitaan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi dan legalitas sebagai pers,” ujarnya.
Eko berharap penguatan kemerdekaan pers di Banten mampu membentuk ekosistem informasi yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab, sehingga dapat mendukung stabilitas demokrasi dan keamanan nasional.
Kemenko Polkam berkomitmen memperbaiki indikator-indikator IKP di seluruh daerah melalui koordinasi lintas sektor, pelatihan bersama jurnalis dan aparat, advokasi perlindungan hukum bagi wartawan, serta penegakan aturan terhadap pihak yang mengatasnamakan pers tanpa sertifikasi resmi.
Acara ini turut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Ketua Dewan Pers, Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Banten. Hadir pula perwakilan Pemprov Banten, Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI), serta insan pers dari berbagai media nasional dan lokal.
Red
