MITRAPOL.com, Binjai – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Binjai menyatakan keyakinannya bahwa Wali Kota Binjai tidak terlibat dalam dugaan kasus korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) dan proyek pemeliharaan jalan yang menyeret Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebagai tersangka.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Binjai dari Fraksi Gerindra, Ronggur Simorangkir, saat dimintai tanggapan terkait perkembangan kasus tersebut, Selasa (7/10/2025).
Menurut Ronggur, tahun anggaran 2023–2024 merupakan masa krusial bagi para kepala daerah yang tengah mempersiapkan diri menghadapi kontestasi politik menjelang Pilkada serentak. Karena itu, ia menilai kecil kemungkinan Wali Kota Binjai memiliki keterlibatan langsung dalam kasus korupsi di Dinas PU.
“Kami yakin Pak Wali fokus pada urusan pemerintahan dan politik saat itu. Justru di tengah kesibukan itu, ada pihak-pihak tertentu yang mungkin memanfaatkan situasi untuk bermain di belakang,” ujar Ronggur.
Ia menambahkan, Fraksi Gerindra sejak awal telah menyoroti kinerja Dinas PU dan berulang kali menegur kepala dinas tersebut agar bekerja secara transparan dan profesional.
“Bahkan dalam Pandangan Umum Fraksi Gerindra pada Rapat Paripurna Ranperda P-APBD 2025, kami secara tegas meminta Wali Kota mencopot Kepala Dinas PU karena dianggap tidak becus bekerja dan tidak transparan,” tegasnya.
Ronggur mengungkapkan, pihaknya pernah meminta data terkait kegiatan proyek yang dibiayai menggunakan Dana Fiskal, namun hingga kini permintaan tersebut belum mendapat tanggapan resmi dari pihak Dinas PU.
“Kami sudah minta data kegiatan yang menggunakan Dana Fiskal, tapi sampai hari ini datanya tidak juga diberikan. Ini menunjukkan lemahnya transparansi di tubuh dinas tersebut,” ujarnya.
Selain menyampaikan kritik, Fraksi Gerindra juga memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai atas langkah tegas dan cepat dalam menindaklanjuti dugaan korupsi tersebut. Menurut Ronggur, langkah hukum yang diambil Kejari menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam merespons aspirasi masyarakat.
“Kami mendukung penuh langkah Kejari Binjai yang telah bekerja secara profesional. Kasus DBH Sawit dan Dana Fiskal ini memang sudah lama menjadi perhatian publik, dan kami berharap proses hukum berjalan transparan tanpa intervensi,” tandasnya.
Ronggur menegaskan, Fraksi Gerindra akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi memastikan keadilan dan tata kelola pemerintahan yang bersih di Kota Binjai.
