MITRAPOL.com, Jakarta — Upaya memperkuat sistem pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat masyarakat kembali dilakukan Indonesia Packaging Recovery Organization (IPRO) bersama Bank Sampah Induk Kumala, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Melalui kolaborasi ini, secara resmi diluncurkan 30 Bank Sampah Unit (BSU) hasil program aktivasi dan reaktivasi di wilayah Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (16/10/2025).
Peluncuran yang berlangsung di Kantor Sudin LH Jakarta Utara ini dihadiri perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, jajaran DLH DKI Jakarta, BSI Kumala, anggota IPRO, serta pengelola 30 BSU. Program ini merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama KLHK untuk memperkuat kelembagaan bank sampah melalui pelatihan manajemen, pendampingan, serta penguatan jaringan industri daur ulang.
Langkah Strategis Penguatan BSU
Program aktivasi dan reaktivasi BSU ini mencakup pelatihan manajemen bank sampah, pendampingan operasional oleh BSI Kumala, pengadaan peralatan, serta peningkatan kapasitas pengelola. Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pengumpulan sampah terpilah dari masyarakat dan memperkuat rantai pasok menuju industri daur ulang.
General Manager IPRO, Reza Andreanto, menegaskan peluncuran 30 BSU merupakan komitmen nyata IPRO dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular.
“Melalui aktivasi dan reaktivasi 30 BSU ini, kami memperkuat peran Bank Sampah Induk sebagai model nasional yang bersinergi dengan Sudin LH. Kolaborasi multipihak ini menjadi kunci untuk menciptakan sistem tata kelola sampah dari tingkat RT/RW hingga industri daur ulang,” ujarnya.
Kolaborasi Menuju Kota Hijau
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyambut baik sinergi ini. Ia menegaskan, transformasi menuju kota hijau dan berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Model kemitraan strategis ini tidak hanya mendorong pengelolaan sampah yang lebih efektif, tetapi juga memperkuat ketahanan lingkungan dan ekonomi Jakarta,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Sudin LH Jakarta Utara, Edy Mulyanto, memastikan pihaknya terus mengawal roadmap pengelolaan sampah dari hulu ke hilir sesuai arahan KLHK.
“Kehadiran IPRO menjadi standar baru dalam memperkuat peran bank sampah induk untuk menjembatani hubungan dengan industri daur ulang. Kami berharap semakin banyak produsen yang ikut terlibat, karena pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.
FGD dan Penguatan EPR
Rangkaian acara peluncuran juga diisi dengan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Peran Bank Sampah Induk dan Tata Kelola Bank Sampah Unit dalam Mendukung EPR dan Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.”
FGD menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Adib Darmawan (Kepala Seksi Pengurangan Sampah DLH DKI Jakarta), Edy Mulyanto (Kepala Sudin LH Jakarta Utara), Abah Dindin (Ketua BSI Kumala), serta perwakilan IPRO.
Diskusi menyoroti pentingnya penguatan BSU sebagai ujung tombak pengelolaan sampah terpilah dan peran strategis bank sampah induk dalam implementasi Extended Producer Responsibility (EPR). Sebagai simbol dimulainya kembali operasional, dilakukan penimbangan simbolis hasil pengumpulan dari 30 BSU yang baru diaktifkan.
Dukung Program Nasional Lingkungan
Program peluncuran ini selaras dengan agenda nasional KLHK, yang fokus pada:
- Pemberdayaan bank sampah unit melalui penyediaan sarana dan peningkatan kapasitas.
- Penguatan hubungan bank sampah induk dengan industri daur ulang.
- Peningkatan partisipasi produsen dalam pengumpulan dan pengolahan kemasan pascakonsumsi.
Dengan 30 BSU aktif, IPRO berharap dapat memperluas jumlah nasabah bank sampah secara berkelanjutan, memperbesar kapasitas pengumpulan sampah terpilah, serta membangun sistem data transparan yang terhubung dengan pelaporan EPR nasional.
Tentang IPRO
IPRO merupakan organisasi nirlaba independen berbasis multipemangku kepentingan yang menjembatani kolaborasi industri, pengelola, dan pendaur ulang sampah dalam penerapan EPR di Indonesia. Berdiri sejak 2020, IPRO saat ini beranggotakan 23 perusahaan besar, termasuk Coca-Cola, Danone, Indofood, Nestlé, Unilever, HM Sampoerna, L’Oréal, Mondelēz International, PepsiCo, dan Wings Food.
IPRO berfokus pada tiga pilar utama:
- OpEx Insentif: meningkatkan kualitas dan kuantitas sampah kemasan prioritas.
- Infrastruktur & Investasi Bersama: memperluas fasilitas pemilahan dan daur ulang.
- Advokasi & Edukasi: memperkuat partisipasi publik dan sektor informal.
Dengan sistem tata kelola transparan dan audit independen, IPRO berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai target pengurangan sampah kemasan dan pembangunan ekonomi sirkular nasional.
