MITRAPOL.com, Tapanuli Tengah — Upaya pemulihan pascabencana banjir bandang di Sumatera Utara dan Aceh mulai memasuki tahap konkret. Sejumlah pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas percepatan penanganan bencana, khususnya dalam penyediaan lahan hunian sementara (huntara) sebagai solusi relokasi warga dari kawasan rawan banjir.
Di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Aceh Tamiang, kepastian lokasi huntara menguat setelah areal perkebunan milik PTPN disiapkan untuk mendukung relokasi warga terdampak. Langkah ini dinilai strategis karena membuka jalan percepatan pemindahan masyarakat dari permukiman lama yang rusak berat, tidak layak huni, bahkan hilang tersapu banjir dan material lumpur.
Sejak akhir November lalu, dukungan penanganan darurat berupa logistik, alat berat, hingga layanan pengungsian telah menjangkau sedikitnya 15 kabupaten/kota terdampak di Sumatera Utara dan Aceh.
Warga Batang Toru Siap Direlokasi
Di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, pemerintah daerah menetapkan relokasi sebagai solusi jangka menengah bagi warga yang selama ini bermukim di bantaran Sungai Batang Toru. Kawasan tersebut rusak parah akibat banjir bandang dan dinilai berisiko tinggi apabila kembali dihuni.
Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu mengatakan relokasi akan memanfaatkan lahan perkebunan PTPN IV seluas lebih dari lima hektare yang diperkirakan mampu menampung sekitar 227 kepala keluarga.
“Insya Allah hunian bagi warga di daerah aliran Sungai Batang Toru yang sudah tidak layak huni akan segera dibangun. Kami berharap proses administrasi dan teknis dapat berjalan cepat karena kebutuhan masyarakat sangat mendesak,” ujar Gus Irawan saat meninjau lokasi rencana relokasi.
Ia juga mengapresiasi langkah PTPN IV yang meminjamkan rumah karyawan yang tidak terpakai sebagai hunian sementara sambil menunggu pembangunan huntara.
Apresiasi dari Aceh Tamiang
Apresiasi serupa disampaikan Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi. Menurutnya, koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan perusahaan perkebunan negara, membuat distribusi bantuan pada masa tanggap darurat berjalan relatif lancar.
“PTPN IV termasuk yang paling awal hadir membantu masyarakat Aceh Tamiang. Mereka bergerak cepat meskipun akses menuju lokasi terdampak cukup sulit,” kata Armia.
Permintaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang atas pemanfaatan lahan yang dikelola Regional VI PTPN IV—aset milik PTPN I—mendapat dukungan dari Danantara dan PTPN.
Fokus Huntara dan Layanan Dasar
Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, saat kunjungan ke Aceh Tamiang menegaskan komitmen PTPN dalam penyediaan lahan hunian sementara sesuai kebutuhan pemerintah daerah. Ia juga mengingatkan pentingnya percepatan penetapan lokasi hunian tetap.
“Selain kebutuhan pangan, air bersih, dan pakaian, perhatian terhadap fasilitas umum seperti puskesmas dan rumah sakit harus menjadi fokus. Tidak hanya huntara, lokasi hunian tetap juga harus segera ditentukan,” ujar Dony.
Senada dengan itu, Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa, menyatakan dukungan PTPN tidak berhenti pada fase darurat. Kesiapan lahan relokasi untuk huntara dipercepat dan direncanakan segera memasuki tahap peletakan batu pertama.
“Prioritas kami adalah memastikan warga dapat segera menempati hunian sementara yang aman dan layak, sebelum masuk ke tahap penataan hunian tetap,” kata Jatmiko.
Pemerintah daerah memperkirakan proses pemulihan pascabencana di Sumatera Utara dan Aceh masih membutuhkan waktu beberapa bulan. Namun, dengan dukungan lintas instansi yang terus berjalan, harapan warga untuk kembali menjalani kehidupan yang lebih normal mulai terlihat semakin nyata.
