MITRAPOL.com, Aceh Tamiang — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meresmikan hunian sementara (huntara) bagi 84 kepala keluarga terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (22/1/2026).
Peresmian dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.
Hunian sementara yang dibangun Kementerian PU tersebut ditujukan untuk menyediakan tempat tinggal yang layak, aman, dan sehat bagi masyarakat selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembangunan dilakukan dengan sistem modular agar dapat segera dihuni, tanpa mengabaikan aspek kenyamanan, sanitasi, serta ketersediaan fasilitas dasar.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan hunian merupakan bagian dari tahapan pemulihan yang dilaksanakan secara terencana dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.
“Kami memastikan hunian ini dapat segera ditempati masyarakat. Pekerjaan dilakukan secara bertahap, mulai dari penyiapan lahan, pembangunan unit hunian, hingga penyediaan sarana pendukung seperti sanitasi dan akses air bersih. Target kami adalah agar warga dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih aman dan layak,” ujar Dody.
Hunian sementara tersebut berlokasi di Gampong Bundar, Kecamatan Karang Baru, tepatnya di belakang Kantor Bupati Aceh Tamiang. Pembangunan dilakukan di atas lahan seluas 5.427 meter persegi dengan total luas bangunan 2.052 meter persegi, terdiri atas tujuh blok hunian dan satu mushala. Pekerjaan berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU dengan pelaksana PT Wijaya Karya.
Sebanyak 114 modul bangunan disusun menjadi 84 unit hunian yang dapat menampung sekitar 336 jiwa. Fasilitas pendukung yang tersedia meliputi 42 unit mandi, cuci, kakus (MCK), area komunal multifungsi, area jemur, mushala, genset, serta toren air. Sistem penyediaan air bersih berasal dari sumur bor dan tandon, pengolahan air limbah menggunakan sistem biotek, serta pasokan listrik dari PLN.
Menteri Dody menambahkan, secara keseluruhan Kementerian PU mendapat amanah membangun 1.200 unit hunian sementara sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera. Di Aceh Tamiang, selain 84 unit yang telah selesai, pembangunan Huntara Tahap II sebanyak 156 unit saat ini tengah dalam proses penyelesaian.
Huntara Tahap II dibangun tidak jauh dari lokasi tahap pertama di atas lahan seluas 13.248 meter persegi dengan total luas bangunan 3.780 meter persegi. Hunian ini terdiri atas 210 modul yang disusun menjadi tiga blok hunian dan satu mushala, diperuntukkan bagi 156 kepala keluarga atau sekitar 624 jiwa, dengan dukungan 78 unit toilet dan 78 unit kamar mandi guna menjaga sanitasi dan kesehatan lingkungan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi langkah cepat dan terukur Kementerian PU dalam menyediakan hunian sementara bagi masyarakat terdampak.
“Upaya yang dilakukan Kementerian PU patut diapresiasi karena mampu menghadirkan solusi nyata di lapangan dalam waktu relatif singkat. Kehadiran hunian ini menjadi pemicu penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan,” ujar AHY.
Kehadiran hunian sementara tersebut disambut positif oleh warga. Nur Syamsiah, salah satu penerima manfaat, mengungkapkan bahwa kondisi hidup keluarganya kini jauh lebih baik dibandingkan saat tinggal di tenda pengungsian.
“Sebelumnya saya tinggal di tenda, sering batuk karena dingin dan lembap saat malam, dan berdebu di siang hari. Sekarang alhamdulillah sudah memiliki tempat tinggal yang lebih layak,” katanya.
Dengan diresmikannya hunian sementara bagi 84 kepala keluarga ini, masyarakat terdampak diharapkan dapat segera meninggalkan tempat pengungsian darurat dan menjalani masa pemulihan dengan kondisi hunian yang lebih aman, manusiawi, dan bermartabat.
Kementerian PU bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan terus mengawal penanganan pascabencana hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pemulihan infrastruktur dasar lainnya, melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
