MITRAPOL.com, Bekasi – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung lokasi banjir di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Sabtu (24/1/2026). Hingga peninjauan dilakukan, sejumlah wilayah masih tergenang dengan ketinggian air berkisar antara 40 sentimeter hingga 1,5 meter.
Dalam kunjungannya, Menteri Dody menegaskan bahwa penanganan banjir di Kabupaten Bekasi harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, mulai dari wilayah hulu hingga hilir. Upaya tersebut, kata dia, tidak dapat dilakukan secara parsial atau instan, melainkan membutuhkan sinergi lintas pemerintah dan pemangku kepentingan.
Menurut Menteri Dody, penanganan banjir di Bekasi telah memiliki desain teknis yang disusun oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum. Namun, implementasinya memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Penanganan banjir di Bekasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Beberapa pekerjaan membutuhkan penyelesaian persoalan lahan serta sinergi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bekasi,” ujar Menteri Dody.
Ia menjelaskan, desain teknis yang telah disiapkan Ditjen SDA akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah, terutama terkait sejumlah titik yang masih memerlukan pembebasan lahan.
“Apabila hingga Mei–Juni terdapat perkembangan signifikan, termasuk kesiapan daerah dan akses pendukung, kami akan mematangkan langkah lanjutan untuk kemudian dilaporkan kepada Bapak Presiden,” jelasnya.
Terkait penanganan Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL), Menteri PU menegaskan bahwa solusi tidak cukup hanya dengan pelebaran sungai. Diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup pengelolaan aliran air dari hulu ke hilir, pengendalian sedimentasi, pengamanan bantaran sungai, serta integrasi dengan sistem drainase kawasan.
“Kementerian PU tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan banjir di Bekasi. Diperlukan koordinasi yang erat dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tegasnya.
Selain itu, Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS CC), Ditjen SDA, juga telah melakukan langkah tanggap darurat dengan mengerahkan pompa mobile sejak 22 Januari 2026 untuk mempercepat pengendalian genangan di wilayah Jabodetabek.
Sebaran pompa mobile tersebut antara lain satu unit di Mustika Wanasari Cibitung, satu unit di Pondok Timur Mas Bekasi, dua unit di Perumahan Jatibening Permai, satu unit di Jalan DI Panjaitan Cawang, satu unit di Cililitan, satu unit di Hutan Kemayoran, satu unit di Perumahan IKIP, dua unit di Maharta, satu unit di Pinang Griya, satu unit di Pintu Air Mookervart, satu unit di Jalan Daan Mogot KM 13, serta satu unit di Kembangan Utara.
Pemerintah berharap langkah-langkah terpadu tersebut dapat mempercepat penanganan banjir sekaligus menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir di wilayah Bekasi dan sekitarnya.
