MITRAPOL.com, Sumatera Barat – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meninjau langsung penanganan ruas jalan Lembah Anai, Sumatera Barat, Rabu (28/1).
Penanganan dilakukan mengingat ruas Lembah Anai merupakan jalur strategis penghubung Padang–Bukittinggi yang sebelumnya terdampak bencana longsor dan banjir. Pemerintah berupaya memastikan konektivitas masyarakat tetap terjaga sekaligus meningkatkan ketahanan infrastruktur di kawasan rawan bencana tersebut.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa ruas Lembah Anai telah kembali fungsional sejak 16 Desember 2025. Saat ini, jalan tersebut masih dioperasikan secara terbatas dengan pengaturan waktu tertentu, seiring berlangsungnya pekerjaan pengamanan lereng dan konstruksi permanen.
“Lembah Anai sudah fungsional sejak 16 Desember. Saya telah menginstruksikan agar ruas ini dipermanenkan. Pekerjaan konstruksi dan penanganan bukit sudah berjalan,” ujar Menteri Dody.
Ia menargetkan, menjelang arus mudik Lebaran, ruas Lembah Anai dapat beroperasi penuh selama 24 jam. Oleh karena itu, seluruh alat berat akan ditarik keluar dari badan jalan paling lambat H-7 Lebaran.
“Saya minta pada H-7 Lebaran, ruas ini sudah bisa beroperasi 24 jam. Tidak seperti sekarang yang masih dibatasi dari pukul 17.00 hingga 08.00. Semua alat berat harus keluar agar lalu lintas berjalan lancar,” tegasnya.
Penanganan permanen ruas Lembah Anai ditargetkan rampung pada Juli 2026, dengan mempertimbangkan kondisi cuaca serta karakteristik geografis wilayah tersebut. Selain itu, Kementerian PU juga menyiapkan rencana jangka panjang berupa pembangunan jalan tol alternatif melalui terowongan (tunnel) yang akan melintasi kawasan perbukitan Lembah Anai.
“Target permanen kita Juli 2026. Setelah itu, kita mulai menyiapkan pembangunan jalan tol melalui terowongan yang menembus bukit di kawasan ini,” tambah Menteri Dody.
Menurutnya, pembangunan jalan tol tersebut menjadi kebutuhan mendesak karena Lembah Anai merupakan salah satu ruas terpadat sekaligus paling rawan bencana di Sumatera Barat.
“Lembah Anai ini sangat padat dan hampir setiap tahun terkena musibah. Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus menyiapkan ruas tambahan agar ketika jalan utama bermasalah, masih ada jalur alternatif,” jelasnya.
Rencana pembangunan terowongan tersebut sebenarnya telah dikaji sejak 2017 melalui studi Japan International Cooperation Agency (JICA), yang menyatakan kawasan perbukitan Lembah Anai cukup kuat untuk menahan beban lalu lintas.
Selain pembangunan jalan dan terowongan, Kementerian PU juga akan melakukan penanganan menyeluruh terhadap tebing-tebing rawan longsor di sepanjang trase jalan. Upaya tersebut meliputi penguatan lereng, pembangunan struktur pelindung, serta penanganan titik-titik kritis guna menjamin keberlanjutan infrastruktur dalam jangka panjang.
“Kalau jalannya kita tangani, tebingnya juga wajib ditangani. Kalau tidak, jalan tidak akan bertahan lama. Semua penanganan ini akan kita permanenkan,” tegas Menteri Dody.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menilai ruas Lembah Anai dan Malalak merupakan urat nadi perekonomian Sumatera Barat, sehingga kelancaran konektivitas menjadi hal yang sangat krusial.
“Lembah Anai ini hampir setiap tahun terdampak bencana. Karena itu, kami mendorong pembangunan jalan tol sebagai alternatif dari Sicincin menuju Bukittinggi melalui terowongan. Insyaallah, akhir 2026 pembangunannya akan dimulai oleh Kementerian PU,” ujar Andre.
