MITRAPOL.com, SUKABUMI JABAR– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia serta menekan angka stunting. Program ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam menyiapkan generasi masa depan yang sehat dan berkualitas.
Namun, pelaksanaan program tersebut di sejumlah wilayah mulai menuai sorotan. Di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, warga mempertanyakan kualitas serta kandungan gizi menu makanan yang disajikan kepada siswa tingkat SD, SMP, hingga SMA.
Sejumlah warga menilai menu MBG di wilayah tersebut lebih banyak didominasi makanan kering, yang secara kasat mata sulit diukur nilai gizinya. Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat akan efektivitas program dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak usia sekolah.
“Program ini niatnya baik, dan kami tidak menutup mata. Namun, yang kami lihat di lapangan justru menimbulkan tanda tanya soal kandungan gizinya,” ujar seorang warga Simpenan yang enggan disebutkan namanya.
Pantauan warga di beberapa sekolah menunjukkan menu yang dibagikan belum mencerminkan komposisi gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Padahal, standar gizi anak usia sekolah menuntut asupan nutrisi yang lengkap, terukur, dan berkelanjutan.
Kritik masyarakat tidak hanya tertuju pada kualitas menu makanan. Warga menilai persoalan yang mereka hadapi jauh lebih kompleks dibanding sekadar kebutuhan makan gratis.
“Kami tidak butuh makan gratis atau susu gratis. Yang kami butuhkan adalah kesetaraan,” ujar Endi, warga Kecamatan Simpenan.
Menurut Endi, masyarakat lebih membutuhkan akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak agar mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri, termasuk kebutuhan gizi anak-anak.
“Berikan kami pekerjaan yang layak. Jika penghasilan mencukupi, kami bisa memenuhi kebutuhan keluarga sendiri,” tegasnya.
Selain persoalan ekonomi, warga juga menyoroti ketimpangan akses pendidikan dan layanan kesehatan di wilayah pedesaan. Mereka berharap anak-anak di daerah mendapatkan kualitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang setara dengan daerah lain.
“Kami ingin anak-anak kami mendapatkan pendidikan yang layak dan setara. Jangan sampai ada ketimpangan hanya karena mereka tinggal di daerah,” kata Yusuf, warga Desa Loji, Kecamatan Simpenan.
Yusuf menambahkan, layanan kesehatan yang memadai merupakan kebutuhan mendesak yang tidak kalah penting dibandingkan program bantuan pangan.
“Kami yakin bisa berdiri di kaki sendiri jika pendidikan dan kesehatan kami setara,” ujarnya.
Tokoh masyarakat Kecamatan Palabuhanratu, Perum Tamansari, berinisial E, turut memberikan pandangan. Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis seharusnya menjadi bagian dari kebijakan yang terintegrasi dan tidak berjalan sendiri tanpa evaluasi lapangan.
“Program ini bagus secara konsep, tetapi pelaksanaannya harus dievaluasi secara jujur dan terbuka. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan kekecewaan,” katanya.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengawasan program agar kebijakan tidak melenceng dari tujuan awal.
Sementara itu, seorang pejabat daerah yang enggan disebutkan namanya mengakui bahwa Program Makan Bergizi Gratis masih membutuhkan penyempurnaan, khususnya dalam pengawasan kualitas menu makanan.
“Kami memahami aspirasi masyarakat. Program ini masih berjalan dan tentu akan terus dievaluasi,” ujarnya.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan menyampaikan masukan warga kepada pihak terkait agar pelaksanaan program ke depan benar-benar sesuai dengan standar gizi dan kebutuhan anak.
Di tengah berbagai kritik, masyarakat Simpenan tetap menyimpan harapan agar kebijakan pemerintah ke depan lebih berpihak pada kebutuhan nyata rakyat.
“Tahun 2026 kami harapkan menjadi momentum perubahan,” ujar Endi.
Bagi warga Simpenan, Program Makan Bergizi Gratis seharusnya menjadi pelengkap, bukan solusi tunggal. Mereka berharap pemerintah lebih menitikberatkan kebijakan pada penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendidikan, serta layanan kesehatan yang adil dan mudah diakses.
Pengamat kebijakan publik menilai keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sangat bergantung pada evaluasi berkelanjutan dan keterbukaan terhadap kritik masyarakat. Tanpa itu, program berisiko tidak mencapai tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Kini, masyarakat Sukabumi menunggu langkah nyata pemerintah: apakah kritik ini akan menjadi bahan evaluasi serius, atau sekadar catatan yang berlalu.
