MITRAPOL.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Perhubungan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Angkutan Lebaran 2026 guna memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi menghadapi arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 Hijriah.
Rakor berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (17/2/2026). Kegiatan ini dipimpin Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar. Hadir pula jajaran Forkopimda, pejabat Kementerian Perhubungan, dan kepala daerah kabupaten/kota se-Lampung.
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan posisi strategis Lampung sebagai gerbang utama Pulau Sumatera. Menurutnya, arus penyeberangan Merak–Bakauheni selalu menjadi perhatian nasional pada masa mudik.
“Lampung selalu menjadi sorotan karena menjadi entry gate masyarakat dari Pulau Jawa menuju Sumatera. Karena itu, pelayanan dan kesiapan harus dilakukan dengan sangat cermat,” kata Gubernur.
Gubernur juga mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang dinilai mendorong mobilitas masyarakat, seperti diskon angkutan udara dan kereta api, diskon tarif tol, serta program mudik gratis. Ia menilai kebijakan Work From Anywhere (WFA), libur sekolah, dan cuti bersama berpotensi membantu memecah kepadatan arus mudik, meski peningkatan mobilitas tetap perlu diantisipasi.
Terkait infrastruktur, Gubernur menyebut kondisi jalan provinsi dengan status mantap mencapai 79,79 persen. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan perbaikan jalan, termasuk penanganan lubang, dapat diselesaikan sebelum puncak arus mudik. Percepatan perbaikan juga dilakukan pada ruas jalan nasional serta kabupaten/kota melalui skema swakelola.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo melaporkan bahwa pada Lebaran sebelumnya terjadi kenaikan pergerakan penumpang sekitar 10 persen pada seluruh moda transportasi. Namun, tantangan terbesar masih berada pada sektor penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni.
Ia menjelaskan, pada periode puncak, lonjakan penumpang di Bakauheni dapat meningkat beberapa kali lipat dibanding hari normal. Karena itu, strategi delaying system melalui 10 titik buffer zone di jalan tol dan jalan arteri disiapkan untuk mengendalikan arus kendaraan menuju pelabuhan.
Selain itu, penerapan geofencing dan tiket elektronik Ferizy akan diperkuat. Dengan sistem tersebut, kendaraan yang belum memiliki tiket tidak dapat memasuki area pelabuhan dalam radius tertentu.
“Dengan geofencing, pelabuhan menjadi lebih tertib dan bersih dari praktik calo. Kendaraan yang masuk sudah pasti memiliki tiket,” ujar Bambang.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan, berdasarkan survei nasional, potensi pergerakan masyarakat pada Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 143,91 juta orang. Angka itu disebut turun 1,75 persen dibanding survei tahun sebelumnya, namun realisasi di lapangan dinilai masih berpotensi lebih tinggi.
Lampung diperkirakan menjadi salah satu tujuan favorit pemudik dari wilayah Jabodetabek dengan potensi 778.000 orang. Sementara itu, Pelabuhan Bakauheni diproyeksikan melayani sekitar 813.000 penumpang sebagai pelabuhan asal dan 2,94 juta penumpang sebagai pelabuhan tujuan.
Untuk mendukung kelancaran arus mudik, Kementerian Perhubungan menyiapkan 31.000 unit bus, 829 kapal laut, 3.821 rangkaian kereta api, 392 pesawat, serta 255 kapal penyeberangan secara nasional. Di lintas Jawa–Sumatera, disiapkan lima jalur penyeberangan, termasuk Merak–Bakauheni serta rute alternatif Ciwandan dan BBJ Bojonegara.
Dudy menegaskan pembatasan truk sumbu tiga ke atas akan diberlakukan tanpa diskresi selama masa angkutan Lebaran. Pengecualian hanya diberikan bagi kendaraan pengangkut BBM, pupuk, bantuan bencana, serta kebutuhan pokok.
“Kami tidak memberikan diskresi untuk sumbu tiga ke atas. Pengalaman sebelumnya menunjukkan pelanggaran bisa berdampak besar pada kemacetan,” tegasnya.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap rencana operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mengantisipasi gelombang tinggi dan cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu pelayaran maupun perjalanan darat.
Di sektor perkeretaapian, terdapat 139 perlintasan sebidang di Lampung yang menjadi perhatian. Untuk meningkatkan keselamatan, Kemenhub menambah 129 petugas penjaga selama masa mudik.
Rakor tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, BUMN, serta operator transportasi. Pemerintah optimistis penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 di Lampung dapat berjalan aman, lancar, dan terkendali.
