MITRAPOL.com, Blora – Terkait kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat yang berdampak pada pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp376 miliar untuk Kabupaten Blora mendapat tanggapan dari DPRD setempat.
Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Gerindra, Adiria, meminta pemerintah daerah tidak semata-mata menyalahkan kebijakan pusat, melainkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan penyerapan anggaran.
“Jangan hanya melihat ini sebagai pemotongan anggaran. Kita harus introspeksi, kesalahan kita di mana? Apakah di perencanaan, penganggaran, atau penyerapannya?” ujar Adiria, Kamis (12/2/2026).
Menurutnya, optimalisasi serapan anggaran menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pemerintah pusat. Ia menilai, apabila penyerapan berjalan efektif dan tepat waktu, peluang pengembalian atau penyesuaian kembali alokasi anggaran dapat terbuka.
Adiria menekankan bahwa percepatan realisasi anggaran memiliki dampak langsung terhadap perputaran ekonomi daerah.
“Kalau anggaran cepat diserap, maka ada perputaran ekonomi. Dari tenaga kerja, swadaya masyarakat, hingga pemasok di tingkat daerah akan bergerak. Tapi kalau penyerapannya lambat, otomatis perputaran ekonominya juga lambat,” jelasnya.
Terkait kemungkinan pengembalian dana hasil efisiensi, ia menyebut hal tersebut masih menunggu evaluasi lebih lanjut dari pemerintah pusat, termasuk kebijakan di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Adiria mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Blora yang mulai mempercepat proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, khususnya di sektor infrastruktur. Ia berharap momentum efisiensi ini menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki tata kelola administrasi dan penganggaran agar lebih tertib serta akuntabel.
“Perencanaannya sudah mulai dipercepat. Eksekusinya di lapangan juga harus dipastikan berjalan tepat waktu. Ini langkah yang baik,” katanya.
Ia optimistis, dengan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif, pengelolaan anggaran daerah dapat semakin baik dan berpotensi meningkatkan kembali alokasi pembangunan bagi Kabupaten Blora.
