MITRAPOL.com, Bekasi – Sejumlah warga Desa Kertarahayu dan Desa Cibening, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, mendatangi lokasi pembangunan Overpass Cibening–Kertarahayu yang merupakan bagian dari proyek Jalan Tol Japek II Selatan. Mereka menuntut kejelasan pembayaran ganti rugi lahan yang telah digunakan untuk proyek tersebut.
Pantauan di lokasi, sebagian lahan milik warga telah dilakukan pengecoran dan pengaspalan (hotmix). Namun, menurut warga, proses pembayaran dinilai belum tuntas meski proyek telah berjalan selama beberapa tahun.
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku kebingungan mencari kepastian penyelesaian pembayaran.
“Sudah hampir empat tahun berjalan, proses pembayaran belum juga jelas. Kami bingung harus ke mana lagi mencari kepastian karena merasa dipingpong saat meminta penjelasan,” ujarnya. Selasa (24/2).
Keluhan serupa disampaikan warga Desa Cibening yang lahannya juga terdampak proyek tersebut. Mereka menyatakan akan mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi guna meminta kejelasan validasi dan proses pembayaran.
“Kami sepakat akan ke BPN untuk menanyakan kepastian validasi agar pembayaran bisa segera direalisasikan,” kata salah satu warga.
Tokoh masyarakat setempat, Sengkon, menyampaikan bahwa sebagian warga telah menerima penetapan nilai ganti rugi bahkan uang tunggu untuk satu bidang lahan. Namun, proses pembayaran disebut terhambat karena alasan administrasi yang belum tervalidasi.
“Selama ini warga hanya menerima janji. Proses administrasi sudah masuk ke BPN, tetapi disebut belum tervalidasi. Ini yang membuat warga kecewa,” ujarnya.
Warga berharap instansi terkait dapat memberikan penjelasan terbuka dan solusi konkret agar hak mereka segera terpenuhi. Mereka juga menyampaikan harapan agar Kementerian Pekerjaan Umum serta Presiden RI, Prabowo Subianto, dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Proyek Jalan Tol Japek II Selatan sendiri merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak BPN Kabupaten Bekasi maupun pengelola proyek terkait keluhan warga tersebut.
