MITRAPOL.com, Aceh – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau kesiapan hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PU di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa, Rabu (25/2/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan dukungan operasional percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di wilayah Aceh berjalan optimal.
Hunian tersebut disiapkan sebagai fasilitas pendukung bagi jajaran Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang bertugas dalam penanganan kebencanaan dan percepatan pembangunan infrastruktur di lapangan.
Dibangun dengan Sistem Modular Baja
Pembangunan hunian dilaksanakan melalui Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh di bawah Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri Dody didampingi Kasatgas Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Arie Setiadi Moerwanto serta Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Essy Asiah.
Hunian dibangun dengan konsep modular menggunakan sistem baja untuk mendukung percepatan konstruksi dan efisiensi pelaksanaan, sekaligus memastikan standar kualitas dan keselamatan bagi personel.
“Kami menggunakan sistem modular baja yang sudah biasa digunakan dan terbukti kualitas serta ketahanannya,” ujar Menteri Dody.
Fasilitas Lengkap untuk Dukung Kinerja Lapangan
Fasilitas yang disediakan mencakup bangunan dormitory dan office dengan kapasitas 84 orang di Aceh Tamiang dan 36 orang di Kota Langsa. Hunian dilengkapi ruang tidur, ruang kerja, ruang rapat, pantry, sanitasi, musholla, serta fasilitas pendukung lainnya guna menunjang koordinasi dan aktivitas lapangan.
Menurut Menteri Dody, keberadaan hunian ini merupakan bagian dari penguatan dukungan logistik untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur.
“Kami ingin memastikan seluruh jajaran yang bertugas, khususnya dalam penanganan kebencanaan, dapat bekerja secara maksimal. Dukungan fasilitas ini penting agar koordinasi dan respons di lapangan semakin efektif,” katanya.
Hunian dibangun di lokasi strategis guna mempermudah mobilitas personel dalam menjalankan tugas pengawasan dan percepatan pembangunan infrastruktur di Aceh dan sekitarnya.
Melalui penyediaan dukungan operasional tersebut, Kementerian PU menegaskan komitmennya dalam memastikan percepatan pembangunan dan penanganan pascabencana berjalan efektif, terkoordinasi, serta berkelanjutan.
