MITRAPOL.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendorong percepatan realisasi anggaran guna mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa program rehabilitasi dan rekonstruksi telah berjalan sejak masa tanggap darurat, sehingga membutuhkan dukungan pendanaan yang segera direalisasikan agar pekerjaan dapat berlanjut.
“Pada prinsipnya kami siap melaksanakan seluruh arahan yang telah disepakati. Namun percepatan di lapangan sangat bergantung pada ketersediaan dan pencairan anggaran,” ujar Dody dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Senin (6/4/2026).
Ia menambahkan, percepatan pencairan anggaran diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pekerjaan serta kepastian pembayaran di lapangan.
Secara keseluruhan, kebutuhan penanganan infrastruktur pascabencana di tiga provinsi tersebut mencapai Rp73,98 triliun untuk periode 2025–2028. Dari jumlah itu, kebutuhan anggaran pada tahun 2026 mencapai Rp25,40 triliun.
Untuk mendukung keberlanjutan program, pemerintah mendorong percepatan alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp6,35 triliun pada tahun 2026.
“Kami telah menangani sejumlah infrastruktur prioritas sejak masa tanggap darurat, seperti perbaikan jalan, jembatan, serta rencana pembangunan sabo dam. Kendala utama adalah keterbatasan anggaran,” jelasnya.
Di sektor air baku dan air bersih, capaian penanganan rata-rata mencapai 72 persen. Sebanyak 165 dari 176 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) atau sekitar 94 persen telah kembali berfungsi, sementara seluruh embung terdampak telah tertangani.
Pada sektor sumber daya air, progres penanganan di tingkat pusat mencapai 61 persen dan di daerah 34 persen.
Sementara itu, pada sektor konektivitas, seluruh 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional telah kembali fungsional 100 persen.
Untuk jaringan daerah, dari 2.421 ruas jalan terdampak, sebanyak 94 persen telah kembali berfungsi. Sedangkan dari 1.181 jembatan terdampak, 67 persen telah pulih.
Di sektor permukiman dan fasilitas umum, pembersihan telah dilakukan di 571 lokasi dengan capaian 92,64 persen. Selain itu, pembangunan hunian bagi 1.545 kepala keluarga telah mencapai progres 93,22 persen dengan 1.456 unit rumah selesai dibangun.
Sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana, pemerintah juga menyiapkan pembangunan 108 unit sabo dam.
Selain itu, program Padat Karya Tunai (cash for work) terus dilanjutkan. Pada tahun 2025, program ini telah menyerap 50.360 tenaga kerja dengan nilai anggaran mencapai Rp1,11 triliun.
Menteri Dody menegaskan bahwa koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus diperkuat guna memastikan seluruh program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Koordinasi terus kami lakukan agar seluruh program berjalan selaras dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Kementerian PU optimistis percepatan realisasi anggaran akan mempercepat pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
