MITRAPOL.com | Jakarta – Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menyampaikan belasungkawa atas insiden yang terjadi dalam pelaksanaan Program Latihan Dasar Militer (Latsarmil).
Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tanpa menghilangkan tujuan strategis pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.
“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan menghadapi musibah ini,” ujar Sugiat dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).
Sugiat menegaskan bahwa keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama dalam setiap program pemerintah. Karena itu, ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga sistem pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi secara komprehensif. Standar keselamatan, pengawasan, dan tata kelola pelaksanaan program harus di-perkuat sehingga setiap kegiatan dapat berjalan lebih aman dan profesional,” katanya.
Menurut Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI tersebut, penyelenggaraan program juga perlu didukung standar operasional prosedur (SOP) yang lebih ketat, termasuk penerapan mitigasi risiko dan pendataan kondisi kesehatan peserta sebelum mengikuti kegiatan.
“Kita ingin seluruh program pemerintah dilaksanakan secara profesional. Karena itu, SOP harus diperkuat, mitigasi risiko diperjelas, dan pengawasan di lapangan ditingkatkan, termasuk memastikan kondisi calon peserta telah ter-data dengan baik sebelum mengikuti kegiatan,” ujarnya.
Selain mendorong evaluasi, Sugiat meminta pemerintah memberikan perhatian penuh kepada keluarga korban.
Ia menilai negara harus hadir melalui pendampingan, pemenuhan hak-hak korban, serta penanganan kasus yang dilakukan secara terbuka dan akuntabel.
“Negara tidak boleh abai. Pemerintah harus memastikan keluarga korban memperoleh pendampingan dan seluruh hak yang menjadi tanggung jawab negara. Penanganan kasus ini juga perlu dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel agar masyarakat mendapatkan kejelasan,” ucapnya.
Meski demikian, Sugiat menegaskan insiden tersebut tidak seharusnya menghambat pelaksanaan program strategis pemerintah, khususnya Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Menurutnya, kedua program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.
“Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis Presiden yang bertujuan memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini tetap perlu dilanjutkan karena manfaatnya dinilai besar bagi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, yang perlu dibenahi adalah mekanisme pelaksanaan serta tata kelola program, bukan menghentikan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, tentu harus diperbaiki. Namun semangat membangun desa, memperkuat koperasi, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan harus tetap berjalan dengan standar keselamatan yang lebih baik dan tata kelola yang semakin profesional,” ujarnya.
Sugiat berharap hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Latsarmil dapat menjadi dasar penyempurnaan berbagai program pemerintah ke depan.
“Kita berharap evaluasi ini menghasilkan perbaikan nyata sehingga seluruh program strategis pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih aman, profe-sional, transparan, dan akuntabel,” tutupnya.
