MITRAPOL.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya untuk bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait pemeriksaan di lingkungan kementerian tersebut.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penanganan perkara kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami menghormati proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kementerian PU siap bersikap kooperatif untuk membantu proses tersebut,” ujar Dody. Jumat (10/4).
Ia menegaskan, proses hukum yang berlangsung tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kementerian, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang tetap berjalan optimal.
Sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian PU terus memperkuat sistem pengendalian internal dan pengawasan, terutama dalam pengadaan barang dan jasa.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Menurut Dody, kementerian selama ini telah memiliki sistem pengelolaan yang terus diperbarui mengikuti perkembangan teknologi.
“Sistem yang ada terus kita perbaiki agar tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan integritas, tetapi juga efektivitas serta manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi anggaran sebagaimana arahan Presiden, agar setiap penggunaan anggaran negara memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Kementerian PU menilai kepercayaan publik sebagai aspek utama yang harus dijaga. Oleh karena itu, berbagai upaya pembenahan tata kelola akan terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan setiap program pembangunan memberikan dampak nyata sekaligus memperkuat integritas institusi.
