MITRAPOL.com, Jakarta – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menjenguk korban dugaan pengeroyokan di Polda Metro Jaya serta mengimbau masyarakat Aceh membatalkan rencana aksi damai guna menjaga kondusivitas dan mengawal proses hukum.
Korban yang dijenguk, Haji Faisal, sebelumnya dilaporkan menjadi korban dugaan pengeroyokan di lingkungan Polda Metro Jaya, tepatnya di ruang Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).
Kunjungan tersebut dilakukan di tengah mencuatnya rencana aksi damai masyarakat Aceh dari berbagai daerah, khususnya di wilayah Jabodetabek.
Dalam pertemuan dengan perwakilan masyarakat, Fadhlullah meminta agar aksi tersebut ditunda demi menjaga stabilitas dan fokus pada proses hukum.
“Kita hentikan dulu aksi damai. Mari kita kawal bersama agar kasus ini diproses sampai tuntas dan pelaku utamanya ditangkap,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Fadhlullah menegaskan bahwa masyarakat Aceh merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia dan memiliki kontribusi besar dalam sejarah nasional.
Ia mengajak seluruh pihak menyelesaikan persoalan secara bijak dan dalam koridor hukum.
“Kita bangsa yang beradab. Mari selesaikan persoalan ini secara beradab dan sesuai hukum,” tambahnya.
Ketua Umum Aksi Masyarakat Aceh, Suryadi Djamil, menyatakan bahwa rencana aksi awalnya merupakan bentuk kepedulian terhadap korban dan tuntutan keadilan.
Namun, pihaknya sepakat membatalkan aksi sebagai bentuk penghormatan terhadap imbauan pemerintah daerah.
“Kami bukan benci kepada Polri, tetapi ingin memastikan kasus ini diusut tuntas dan tidak ada yang kebal hukum,” tegasnya.
Meski aksi dibatalkan, Suryadi memastikan masyarakat Aceh tetap akan mengawal proses hukum hingga tuntas.
Pihak masyarakat juga mendesak agar kasus tersebut ditangani secara transparan, termasuk mendorong keterlibatan pengawasan internal kepolisian.
Selain itu, mereka berharap kasus ini dapat dibahas lebih lanjut di DPR RI melalui mekanisme rapat dengar pendapat.
Sementara itu, pihak kepolisian di Polda Metro Jaya diharapkan segera menuntaskan penyelidikan guna menjawab perhatian publik.
Pertemuan antara Wagub Aceh dan perwakilan masyarakat berlangsung cukup panjang dan menghasilkan kesepakatan untuk meredam rencana mobilisasi massa.
Seluruh pihak sepakat menjaga situasi tetap kondusif sembari menunggu proses hukum berjalan.
Peristiwa ini menjadi perhatian publik karena terjadi di lingkungan institusi penegak hukum, sehingga penanganannya diharapkan dilakukan secara objektif, transparan, dan tanpa tebang pilih.
