MITRAPOL.com, Lampung Tengah – Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan tunai pendidikan dari pemerintah bagi siswa usia 6–21 tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, guna mencegah putus sekolah serta mendukung program wajib belajar 12 tahun.
Namun, pelaksanaan program tersebut di SMP Ma’arif 9 Seputih Banyak menjadi sorotan publik. Berdasarkan hasil pantauan data penerima PIP tahun 2023, tercatat sebanyak 602 siswa sekolah tersebut menerima bantuan dari total 710 siswa yang terdaftar dalam Dapodik.
Artinya, hampir 100 persen siswa masuk kategori miskin atau rentan miskin, dengan hanya 108 siswa yang tergolong mampu.
Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pihak sekolah, terutama dalam kebijakan pembiayaan pendidikan seperti iuran SPP maupun kontribusi komite.
Namun fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Sejumlah siswa mengaku tetap dikenakan pembayaran SPP dan iuran lainnya tanpa pengecualian.
“Semua tetap bayar, tidak ada perbedaan,” ungkap beberapa siswa saat dimintai keterangan.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Sekolah, Wawan, terkait kebenaran data penerima PIP serta kebijakan pembayaran sekolah telah dilakukan melalui pesan dan panggilan WhatsApp sejak Selasa (5/8/2025).
Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Pihak sekolah maupun yayasan juga belum memberikan klarifikasi atau hak jawab terkait persoalan ini.
Situasi ini memunculkan pertanyaan publik terkait implementasi bantuan PIP di lapangan, khususnya apakah kebijakan sekolah telah selaras dengan tujuan program dalam meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu.
