MITRAPOL.com, Bandar Lampung – Dekan Fakultas Hukum Universitas Saburai, Dr. Januri, S.Pd., S.H., M.H., CPCLE., CPM., CPArb., CPC., CPLi., CPA., mengikuti uji publik bertajuk,“Desentralisasi Pengadilan Pajak: Menuju Pengadilan yang Independen dan Aksesibel” di Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila), Rabu–Kamis (4–5/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Universitas Lampung tersebut membahas arah pembaruan sistem peradilan pajak, termasuk upaya memperluas akses masyarakat terhadap penyelesaian sengketa perpajakan.
Pembahasan ini sejalan dengan agenda pengalihan pembinaan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung yang ditargetkan terlaksana paling lambat 31 Desember 2026.
Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. Pada hari pertama, agenda diisi diskusi panel yang menghadirkan Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Pajak. Sementara itu, hari kedua dilanjutkan dengan workshop bertajuk, “Mahkamah Agung di Mata Civitas Akademika”.
Januri menilai perubahan tata kelola peradilan pajak menjadi momentum untuk memperkuat independensi lembaga peradilan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.
Menurutnya, wajib pajak di daerah selama ini menghadapi tantangan berupa jarak, biaya, dan waktu ketika harus mengikuti proses penyelesaian sengketa pajak.
“Keadilan tidak boleh hanya bisa dirasakan oleh yang tinggal dekat dengan pengadilan. Gagasan mendekatkan forum penyelesaian sengketa pajak patut kita dukung, selama independensi hakim dan kepastian hukum tetap terjaga,” ujar Januri.
Ia menambahkan, perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum, memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawal kebijakan pembaruan peradilan melalui kajian akademis, diskusi ilmiah, serta penguatan kompetensi mahasiswa di bidang hukum pajak dan peradilan tata usaha negara.
Keikutsertaannya dalam uji publik tersebut juga diharapkan dapat memperkaya materi pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Saburai.
Januri berencana mendorong keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam diskusi mengenai perkembangan kebijakan peradilan, sekaligus memperkuat jejaring akademik dengan Mahkamah Agung dan perguruan tinggi hukum di Lampung.
“Kami ingin mahasiswa Saburai tidak hanya paham teori, tetapi juga peka terhadap persoalan nyata yang dihadapi masyarakat,” tutupnya.
Melalui forum tersebut, diharapkan pembaruan sistem peradilan pajak dapat berjalan dengan tetap menjunjung independensi hakim, kepastian hukum, serta pemerataan akses keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah.
