MITRAPOL.com | Jakarta – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menilai komunikasi publik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih memerlukan penguatan, terutama dalam membangun empati terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, dalam Diskusi Kebangsaan yang digelar di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
“Komunikasi publik memerlukan empati. Pejabat negara perlu mendengar kesulitan yang dihadapi masyarakat. Sikap yang terkesan defensif atau mengabaikan persoalan publik dapat memperkuat persepsi negatif sebagian masyarakat terhadap pemerintah,” kata Raja Parlindungan Pane.
Diskusi tersebut dihadiri mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 1999–2022, Hendry Ch Bangun, Sekretaris FWK Dr. Budi Nugraha, serta sejumlah pimpinan redaksi media massa dan pendiri FWK, di antaranya M. Nasir, Dadang Rachmat, Umi Sjarifah, Rudy Sitompul, dan Herwan Pebriansyah.
Dalam diskusi tersebut, peserta juga menyoroti pidato Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Bhayangkara, 1 Juli 2026.
Menurut peserta diskusi, pesan Presiden yang meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia merasakan penderitaan rakyat serta menjaga kepercayaan publik dinilai relevan dengan pentingnya membangun komunikasi pemerintahan yang lebih efektif.
Hendry Ch Bangun mengatakan komunikasi yang disampaikan dengan empati akan membantu masyarakat memahami bahwa pemerintah hadir dalam menghadapi berbagai persoalan.
Ia menilai kondisi ekonomi yang dipengaruhi dinamika global, termasuk tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan meningkatnya biaya hidup, perlu dijelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami serta memberikan optimisme.
Dalam kesempatan yang sama, M. Nasir menilai selain kemampuan berkomunikasi, pejabat publik juga perlu memiliki sense of crisis atau kepekaan terhadap situasi yang sedang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, kepekaan tersebut penting agar kebijakan maupun komunikasi pemerintah mampu menjawab keresahan publik dan mencegah munculnya kesalahpahaman.
FWK mencatat masih terdapat sejumlah kebijakan pemerintah yang memunculkan beragam respons di ruang publik. Dalam diskusi disebutkan beberapa isu, seperti penyesuaian harga BBM nonsubsidi, pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah, serta penjelasan mengenai program Koperasi Merah Putih, yang dinilai membutuhkan komunikasi publik yang lebih komprehensif.
Para peserta diskusi berpendapat bahwa penyampaian informasi yang lebih terbuka dan memperhatikan perspektif masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Koordinator Bidang Ekonomi FWK, Herry Sinamarata, mengatakan kebijakan transformasi ekonomi pemerintah perlu dikomunikasikan secara lebih efektif.
Menurutnya, komunikasi ekonomi tidak hanya menyampaikan data dan angka, tetapi juga harus mampu memberikan gambaran arah kebijakan, membangun optimisme, serta menghadirkan harapan bagi masyarakat.
Ia menilai narasi yang jelas dan mudah dipahami akan membantu publik memahami tujuan berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah.
Diskusi Kebangsaan FWK tersebut menghasilkan pandangan bahwa komunikasi publik yang mengedepankan empati, keterbukaan, dan kepekaan terhadap kondisi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
