MITRAPOL.com, Aceh Tengah – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan kajian teknis untuk menentukan langkah penanganan kawasan terdampak longsor di Kampung Sanehen, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah.
Menteri PU Dody Hanggodo meminta dilakukan uji geoteknik terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi tanah dan kestabilan lereng sebelum pemerintah menentukan penanganan terhadap delapan rumah warga yang berada di sekitar lokasi.
Dody menyampaikan permintaan tersebut saat meninjau langsung lokasi longsor pada Jumat (18/9/2026).
Menurut dia, kajian teknis diperlukan agar penanganan yang dilakukan tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat menjamin keselamatan warga dalam jangka panjang.
“Supaya yang kita kerjakan ke depan itu lebih komprehensif, saya minta dilakukan uji geoteknik dulu. Jadi supaya tahu kualitas tanahnya seperti apa, terus kira-kira kita bisa mengerjakan apa agar delapan rumah itu ke depan bisa terselamatkan,” kata Dody.
Uji geoteknik nantinya akan digunakan untuk mengetahui karakteristik tanah, kondisi kestabilan lereng, hingga kemungkinan terjadinya pergerakan tanah kembali.
Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk memilih langkah penanganan yang paling aman.
Dua opsi yang disiapkan adalah melakukan penguatan atau stabilisasi tanah apabila kondisi kawasan masih memungkinkan, atau memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman apabila tingkat risikonya tinggi.
“Kalau memang kondisinya sudah parah, kita bisa usulkan ke kepala daerah sebaiknya mereka direlokasi. Tapi kalau bisa kita perbaiki, kita akan perkuat tanahnya,” jelas Dody.
Kementerian PU selanjutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setelah hasil kajian teknis diperoleh.
Keputusan terhadap delapan rumah tersebut akan mempertimbangkan kondisi tanah dan aspek keselamatan masyarakat.
Longsor di Kampung Sanehen terjadi pada Minggu (13/9/2026) sore setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak siang hari.
Berdasarkan laporan media, bencana tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia dan 13 orang lainnya mengalami luka-luka.
Dua rumah dilaporkan mengalami kerusakan berat, sementara satu rumah lainnya mengalami kerusakan sedang.
Kondisi tersebut membuat penanganan kawasan tidak cukup hanya dengan membersihkan material longsoran.
Pemerintah juga perlu memastikan tingkat keamanan tanah di sekitar permukiman agar potensi pergerakan tanah berikutnya dapat diantisipasi.
Sebagai bagian dari respons awal, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I telah mengerahkan excavator untuk membersihkan material longsor.
Alat berat tersebut masih ditempatkan di lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya longsor susulan. **
