MITRAPOL.com, Tangerang – Aktivis senior Kabupaten Tangerang, Arie Keong, menyampaikan kritik terhadap belum terisinya sejumlah jabatan struktural di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Menurutnya, beberapa posisi eselon III hingga kini masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt.) dalam waktu yang telah berlangsung berbulan-bulan.
Arie menyebut kekosongan tersebut terjadi pada sejumlah jabatan strategis, mulai dari kepala bidang, camat, hingga sekretaris di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Ia menilai kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian karena pengangkatan pejabat definitif merupakan kewenangan kepala daerah.
Dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (23/9/2026), Arie mengatakan proses mutasi dan pelantikan pejabat eselon III dinilai berjalan lambat sehingga menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
“Keterlambatan mutasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, dalam hal ini Bupati Tangerang terkesan lamban dan tarik ulur atau lari di tempat. Dan jika hal semacam ini terus dibiarkan, akan berdampak terhadap program-program yang telah dicanangkan, dan salah satunya adalah terhadap pelayanan publik,” ujar Arie Keong.
Menurutnya, jabatan yang terlalu lama diisi oleh pelaksana tugas berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan program kerja di masing-masing OPD, terutama pada sektor pelayanan kepada masyarakat.
Selain menyinggung lambatnya pelantikan pejabat definitif, Arie juga menyoroti praktik rangkap jabatan yang masih terjadi pada beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Ia berharap pemerintah daerah dapat meninjau kembali kebijakan tersebut agar setiap jabatan diisi sesuai struktur organisasi dan tanggung jawab masing-masing.
“Agar menghidari pelayanan yang kurang maksimal sebaiknya, Bupati Tangerang dapat meninjau kembali keputusannya. Keputusan pemberian rangkap jabatan ke bawahannya karena masih banyak jabatan yang dirangkap oleh satu pejabat,” lanjutnya.
Arie juga mempertanyakan penyebab belum terlaksananya pelantikan sejumlah pejabat eselon III.
Ia mengemukakan pertanyaan mengenai kesiapan sumber daya manusia sebagai salah satu kemungkinan yang perlu dijelaskan oleh pemerintah daerah.
“Apakah dengan molornya pelantikan eselon III disebabkan dari kurangnya kemampuan atau kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki bagi pejabat yang akan dipromosikan dalam mengisi jabatan tersebut?” tegas Arie Keong.
