Scroll untuk baca artikel
Nasional

Kementerian PU Percepat Rehabilitasi Fasilitas Publik Pascabencana di Tiga Provinsi di Sumatera

Admin
×

Kementerian PU Percepat Rehabilitasi Fasilitas Publik Pascabencana di Tiga Provinsi di Sumatera

Sebarkan artikel ini
Kementerian PU Percepat Rehabilitasi Fasilitas Publik Pascabencana di Tiga Provinsi di Sumatera
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi permanen sejumlah fasilitas publik yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

MITRAPOL.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi permanen sejumlah fasilitas publik yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Program tersebut mencakup fasilitas peribadatan, kesehatan, pendidikan keagamaan, serta infrastruktur sumber daya air.

Hingga 22 September 2026, penanganan dilakukan secara bertahap setelah sebelumnya pemerintah memulihkan akses dan infrastruktur dalam fase tanggap darurat.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan untuk mengembalikan fungsi infrastruktur sekaligus memastikan fasilitas yang dibangun kembali dapat digunakan secara aman dan berkelanjutan.

“Yang kita kejar bukan hanya konektivitas kembali tersambung, tetapi juga memastikan infrastruktur yang dibangun kembali dapat memberikan pelayanan yang aman dan andal bagi masyarakat,” kata Dody. Rabu (23/9/2026).

Untuk fasilitas peribadatan, program rehabilitasi dan rekonstruksi mencakup 370 fasilitas di tiga provinsi, dengan rincian, 137 fasilitas berada di Aceh dengan 109 lokasi telah mulai konstruksi, 208 fasilitas di Sumatera Utara dengan 64 lokasi mulai konstruksi, serta 25 fasilitas di Sumatera Barat dengan tiga lokasi mulai konstruksi.

Di Aceh, 50 fasilitas ditangani dengan 43 lokasi telah mulai konstruksi. Sumatera Utara mencakup 36 fasilitas dengan 21 lokasi mulai konstruksi, sedangkan Sumatera Barat mencakup 35 fasilitas dengan 17 lokasi mulai konstruksi.

Pemulihan juga mencakup fasilitas pendidikan keagamaan. Di Aceh, program meliputi 207 madrasah dan 69 pondok pesantren. Sementara di Sumatera Utara terdapat 57 madrasah, sedangkan Sumatera Barat mencakup 29 madrasah dan dua pondok pesantren.

Kementerian PU juga menangani infrastruktur sumber daya air untuk memulihkan fungsi sungai sekaligus mengurangi risiko bencana lanjutan.

Dari 14 bendung kewenangan pemerintah pusat yang terdampak, empat telah selesai ditangani pada fase tanggap darurat.

Sementara itu, sembilan bendung masih dalam proses penanganan lanjutan dan satu lainnya sedang ditangani.

Pada jaringan sungai, Kementerian PU telah melakukan normalisasi terhadap 38 sungai dari total 94 sungai kewenangan pusat yang terdampak.

Selain itu, Enam muara sungai telah selesai dinormalisasi untuk membantu mengembalikan fungsi aliran air pascabencana.

Kementerian PU juga menyiapkan pembangunan infrastruktur pengendali sedimen melalui Sabo Dam dengan target keseluruhan mencapai 111 unit, yang terdiri atas 97 Sabo Dam, termasuk 12 Sabo Dam Oprit, serta 14 Sand Pocket.

Saat ini, enam Sabo Dam masuk dalam paket pekerjaan yang masih berjalan (on going), masing-masing berada di Gayo Lues, Tapanuli Tengah, dan Tanah Datar.

Kementerian PU menyatakan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut diarahkan tidak hanya untuk memulihkan kondisi fisik infrastruktur, tetapi juga mendukung kembali berjalannya pelayanan dan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak bencana.