MITRAPOL.com, Blora — Pemerintah Kabupaten Blora melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait usulan anggaran penanggulangan bencana dan perbaikan infrastruktur terdampak bencana.
Koordinasi tersebut dilakukan Wakil Bupati Blora sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, saat berkunjung ke Kantor BNPB di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Sri Setyorini didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora dan Sekretaris BPBD Kabupaten Blora. Rombongan diterima Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan BNPB, Brigjen TNI Mochamad Arief Hidayat, S.Sos., M.M.
Sri Setyorini mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk membahas penanganan bencana sekaligus perkembangan usulan anggaran bantuan bencana yang sebelumnya diajukan Pemkab Blora.
“Hari ini kami bersilaturahmi ke BNPB dan diterima langsung oleh Pak Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan. Kami melakukan koordinasi terkait anggaran bencana alam tahun 2025,” ujar Sri Setyorini.
Menurut Sri Setyorini, dari hasil koordinasi tersebut Pemkab Blora memperoleh informasi bahwa usulan bantuan bencana yang telah diajukan ditargetkan dapat diselesaikan pada awal 2027.
“InsyaAllah dari kunjungan ini, kami mendapat kabar bahwa dana bantuan bencana alam yang kita ajukan waktu itu akan diselesaikan pada awal tahun 2027,” katanya.
Selain membahas anggaran, pertemuan tersebut juga membicarakan usulan perbaikan fasilitas umum dan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana di wilayah Kabupaten Blora.
Pemkab Blora berharap sejumlah kebutuhan rehabilitasi infrastruktur tersebut dapat memperoleh dukungan melalui anggaran pemerintah pusat.
“Kami tadi juga berkoordinasi dengan Pak Direktur mengenai kerusakan infrastruktur akibat bencana alam. Harapan kami, perbaikan tersebut bisa dibantu melalui anggaran pemerintah pusat,” tutur Sri Setyorini.
Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan BNPB Brigjen TNI Mochamad Arief Hidayat menyambut kunjungan jajaran Pemkab Blora tersebut.
Menurut Arief, koordinasi langsung antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diperlukan untuk menyamakan pemahaman mengenai kondisi serta kebutuhan penanganan pascabencana.
“Terima kasih atas kunjungan dari Pemkab Blora. Tentunya kunjungan ini bisa saling memahami kondisi satu sama lain,” ujar Arief.
Ia menambahkan, koordinasi tatap muka juga diperlukan untuk memastikan data dan dokumen pengajuan dari pemerintah daerah dapat diverifikasi di tingkat pusat.
Kunjungan Pemkab Blora ke BNPB tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengawal usulan bantuan penanggulangan bencana serta kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak bencana.
