MITRAPOL.com, Sikka – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya memperkuat penanganan kekeringan di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan menyediakan sarana dan pelayanan air bersih bagi masyarakat terdampak.
Dukungan tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat di sejumlah wilayah yang mengalami penurunan debit sumber air akibat musim kemarau.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan salah satu perhatian pemerintah, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah terdampak kekeringan.
“Kekeringan bukan hanya persoalan berkurangnya air, tetapi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari. Karena itu, Kementerian PU memastikan dukungan air bersih dapat segera diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Dody, Sabtu (3/10/2026)
Melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT, Kementerian PU telah memobilisasi satu unit Mobil Tangki Air (MTA) berkapasitas 4.000 liter untuk mendukung pelayanan air bersih di Pulau Palue.
Pelayanan air bersih tersebut dikoordinasikan bersama Kecamatan Palue dengan menjangkau enam desa, yakni Desa Nitunglea, Rokirole, Tuanggeo, Ladolaka, Maluriwu, dan Reruwairere.
Selain mobil tangki air, BPBPK NTT juga mengirimkan 24 unit Hidran Umum (HU) dengan kapasitas masing-masing 2.300 liter, sarana tersebut akan ditempatkan di sejumlah dusun untuk mendekatkan titik pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Kementerian PU menyebut penempatan HU di tingkat dusun diharapkan dapat membantu memperluas akses masyarakat terhadap air bersih sekaligus mendukung ketersediaan air selama sumber air mengalami keterbatasan akibat musim kemarau.
Saat ini, 24 unit HU tersebut masih dalam perjalanan menuju Pulau Palue. Setelah tiba, sarana tersebut akan didistribusikan ke sejumlah dusun berdasarkan hasil koordinasi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Penanganan kekeringan di Pulau Palue dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian PU dan Pemerintah Kabupaten Sikka, termasuk pemerintah kecamatan serta unsur terkait lainnya.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan dukungan sarana dan pelayanan air bersih dapat diberikan secara tepat sasaran dengan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
Kementerian PU menyatakan akan terus memantau kondisi dan kebutuhan masyarakat di Pulau Palue serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung keberlanjutan pelayanan air bersih selama kondisi kekeringan berlangsung.
