MITRAPOL.com, Jakarta – Direktur Geopolitik GREAT Institute sekaligus dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Teguh Santosa, menyoroti perkembangan pembangunan di wilayah Sahara Barat dalam sidang Komite 4 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.
Teguh hadir sebagai petisioner dalam pembahasan mengenai Sahara Barat pada sidang Komite Khusus Politik dan Dekolonisasi (Komite 4) PBB yang berlangsung 5–9 Oktober 2026. Ia mengatakan kehadirannya dalam forum tersebut merupakan yang keempat kalinya.
Dalam pernyataannya, Teguh menekankan pentingnya melihat persoa-lan Sahara Barat tidak hanya dari perspektif politik, tetapi juga dari perkembangan pembangunan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.
Menurut Teguh, hak atas pembangunan merupakan bagian penting dari pemenuhan hak masyarakat dan tidak semestinya berhenti pada wacana normatif.
Ia kemudian menyoroti New Development Model yang diluncurkan Maroko untuk wilayah selatan pada 2015. Menurutnya, program tersebut telah mendorong pembangunan berbagai infrastruktur dan aktivi-tas ekonomi, terutama di Laâyoune dan Dakhla.
“Saat berkunjung ke Dakhla pada Agustus 2024, saya menyaksikan sendiri besarnya kemajuan ini. Bukti nyata komitmen untuk meningkat-kan kualitas hidup warga secara berkelanjutan,” ujar Teguh.
Sejumlah proyek infrastruktur yang disorot antara lain jalan ekspres TiznitDakhla, Pelabuhan Atlantik Dakhla, fasilitas desalinasi air, serta proyek energi terbarukan. Pemerintah Maroko sendiri menyebut proyek-proyek tersebut sebagai bagian dari model pembangunan wila-yah selatan.
Teguh juga mengaitkan pembangunan infrastruktur dengan aktivitas ekonomi dan partisipasi politik masyarakat.
Dalam pemilu legislatif Maroko pada 23 September 2026, tingkat partisipasi di wilayah selatan tercatat relatif tinggi. Data yang dipublikasikan pemerintah Maroko menunjukkan partisipasi mencapai 77 persen di wilayah LaâyouneSakia El Hamra dan 61 persen di DakhlaOued Eddahab.
Teguh menilai perkembangan tersebut sebagai salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam melihat dinamika sosial dan politik di wilayah Sahara Barat.
Namun, tingkat partisipasi pemilih tidak dengan sendirinya me-nyelesaikan perbedaan pandangan mengenai status politik Sahara Barat. Persoalan tersebut masih menjadi agenda dalam proses PBB dan menjadi bagian dari pembahasan mengenai penyelesaian politik wilayah tersebut.
Dalam konteks diplomatik, Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2797 (2025) mendukung proses negosiasi dengan menjadikan proposal otonomi Maroko sebagai salah satu dasar pembahasan. Resolusi tersebut tetap menempatkan penyelesaian akhir sebagai hasil negosiasi politik yang dapat diterima para pihak dan menyebut perlunya penyelesaian yang memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Sahara Barat.
Karena itu, Teguh berpandangan momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk mendorong penyelesaian politik yang menurutnya dapat memberikan stabilitas dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
Teguh juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan yang menurutnya menunjukkan perubahan kondisi sosial-ekonomi di wilayah Sahara Barat.
Pemerintah Maroko sejak 2015 memang menjalankan berbagai proyek dalam kerangka New Development Model for the Southern Provinces. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalan, pelabuhan, kawasan industri, energi terbarukan, dan fasilitas desalinasi.
Di sisi lain, status politik Sahara Barat tetap menjadi persoalan yang be-lum memperoleh penyelesaian final. Karena itu, perkembangan pembangunan dan posisi politik mengenai wilayah tersebut merupakan dua aspek yang perlu dibedakan dalam melihat sengketa Sahara Barat.
Dalam forum Komite 4 PBB, Teguh mendorong agar perkembangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat setempat turut menjadi pertimbangan dalam upaya mencari penyelesaian politik.
Ia berharap pembahasan mengenai Sahara Barat dapat bergerak menuju penyelesaian yang memberikan ruang bagi pembangunan, stabilitas, dan perdamaian jangka panjang di kawasan.
