MITRAPOL.com, Tangerang – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Banten.
Dukungan tersebut mencakup peningkatan konektivitas jalan dan jembatan, pengelolaan sumber daya air, pengendalian banjir, irigasi, hingga pembangunan fasilitas pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.
Dukungan itu diarahkan untuk memperkuat potensi ekonomi Banten di sektor industri, pertanian, dan pariwisata sekaligus meningkatkan pelayanan infrastruktur bagi masyarakat.
“Banten punya potensi luar biasa, mulai dari industri, pertanian, hingga pariwisata. Saya ingin Kementerian PU ikut membantu Pak Gubernur mewujudkan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Dody. Jumat (30/10/2026).
Sebagai langkah konkret, Kementerian PU bersama Pemerintah Provinsi Banten berencana menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait penanganan jalan pada pekan depan.
Kesepakatan tersebut akan menjadi dasar koordinasi dalam menentukan ruas jalan prioritas, termasuk optimalisasi program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Penanganan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kewenangan masing-masing pemerintah.
Selain pembangunan konektivitas, Kementerian PU juga memprioritaskan pengendalian banjir di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Pada Jumat (30/10/2026), Dody bersama Gubernur Banten Andra Soni meninjau kondisi Kali Angke menggunakan perahu karet untuk melihat langsung kondisi alur sungai dan mengidentifikasi titik-titik yang berpotensi menghambat aliran air.
Dalam peninjauan tersebut, Dody menginstruksikan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, khususnya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, agar memasukkan penanganan penyempitan sungai ke dalam rencana pekerjaan. Langkah ini akan melengkapi program normalisasi Kali Angke yang sedang berjalan dan ditargetkan selesai pada Desember 2026.
“Kita petakan titik rawan, kita siapkan penanganan jangka pendek dan permanennya, dan kita dorong percepatannya bersama pemerintah daerah. Saya tidak ingin masyarakat terus menghadapi persoalan yang sama setiap tahun,” tegasnya.
Dalam agenda yang sama, Dody meninjau Bendung Polor, bangunan peninggalan masa kolonial Belanda yang dahulu berfungsi mengalirkan air irigasi ke area persawahan. Kawasan di sekitarnya kini telah berkembang menjadi permukiman.
Hasil peninjauan menunjukkan adanya indikasi struktur di bawah bangunan jembatan yang berpotensi menghambat aliran air. Kementerian PU akan melakukan kajian teknis untuk memastikan kondisi dan fungsi struktur tersebut sebelum menentukan langkah penanganan, termasuk kemungkinan pembongkaran.
Untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, Dody meminta agar jembatan Bailey disiapkan terlebih dahulu sebagai akses sementara sebelum pembongkaran jembatan eksisting dilakukan.
“Kita mesti pasang Jembatan Bailey terlebih dahulu. Setelah itu baru jembatan ini bisa dibongkar untuk penanganan struktur di bawahnya. Kita tidak ingin pekerjaan ini justru mengganggu mobilitas masyarakat,” ujarnya.
Ia juga meminta agar lokasi pemasangan jembatan sementara dikoordinasikan antara Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Kota Jakarta Barat.
Penanganan Kali Angke membutuhkan koordinasi lintas wilayah karena aliran sungai tersebut berdampak terhadap sejumlah daerah administrasi, termasuk Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan wilayah Jakarta.
Karena itu, sinergi pemerintah pusat, Pemprov Banten, serta pemerintah kabupaten/kota diperlukan dalam penanganan sungai, penyediaan lahan, dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
Dody menegaskan Kementerian PU siap mendukung pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Apa yang bisa kita percepat, kita percepat. Apa yang perlu kita benahi, kita benahi bersama. Saya ingin masyarakat Banten benar-benar melihat hasil kerja sama pemerintah pusat dan daerah,” pungkasnya.
