MITRAPOL.com, Jakarta – Indonesian Civilian Police Watch (ICPW) meminta Kapolri Jenderal Suyudi mengevaluasi kegiatan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan Polda Metro Jaya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026).
Permintaan tersebut disampaikan menyusul munculnya dugaan pencatutan identitas sejumlah perguruan tinggi dalam kegiatan tersebut. ICPW juga menyoroti pengakuan salah seorang peserta yang menyatakan dirinya bukan mahasiswa kampus yang tercantum pada almamater yang dikenakannya dan menerima bayaran untuk menghadiri acara.
Ketua Umum ICPW Bambang Suranto mengatakan, pihaknya menerima informasi mengenai keberatan sejumlah kalangan kampus setelah nama mahasiswa atau atribut perguruan tinggi mereka dikaitkan dengan kegiatan deklarasi tersebut.
“Banyak pihak kampus komplain usai disebut mahasiswanya ikut dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda di kawasan Bundaran HI pada Kamis, 29 Oktober 2026. Belakangan diketahui ada peserta yang mengaku bukan mahasiswa kampus tersebut dan menerima bayaran,” ujar Bambang, Jumat (30/10/2026).
Menurut Bambang, kegiatan yang membawa nama institusi kepolisian semestinya dilaksanakan secara kredibel dan tidak menggunakan cara-cara yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Ia menilai kontroversi tersebut perlu menjadi perhatian Kapolda Metro Jaya, termasuk untuk menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
“Kapolda harus diingatkan. Siapa yang bertanggung jawab atas acara tersebut dan siapa yang punya ide harus jelas. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya membangun citra Polri justru menimbulkan penilaian buruk di masyarakat,” tegasnya.
Kontroversi bermula setelah beredar video seorang peserta deklarasi yang mengenakan jas almamater Universitas Dian Nusantara (Undira). Dalam video tersebut, peserta itu terlihat kesulitan menjelaskan identitas kampus yang atributnya dikenakan.
Peserta bernama Bayu Setiadi alias Dino kemudian memberikan klarifikasi melalui video yang diunggah organisasi mahasiswa Undira. Dalam klarifikasi tersebut, ia mengakui bukan mahasiswa Undira dan menyebut kehadirannya dalam kegiatan deklarasi berdasarkan undangan sebuah komunitas serta menerima bayaran.
Ia juga mengaku jas almamater Undira yang dikenakannya diberikan oleh pihak lain. Bayu menyatakan tidak mengetahui asal-usul atribut tersebut dan menyampaikan permohonan maaf kepada pihak kampus karena tidak teliti menerima pekerjaan itu.
Selain Undira, atribut almamater Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) juga menjadi perhatian setelah seorang perempuan bernama Sari terlihat mengenakannya dalam kegiatan tersebut.
Sorotan terhadap penggunaan atribut perguruan tinggi itu perlu ditindaklanjuti dengan klarifikasi dari pihak penyelenggara maupun kampus terkait, agar duduk perkara dan keterlibatan masing-masing pihak dapat diketahui secara utuh.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum menerima keterangan resmi dari Polda Metro Jaya mengenai dugaan penggunaan atribut kampus tanpa izin serta mekanisme perekrutan peserta dalam kegiatan tersebut.
