MITRAPOL.com, Jakarta – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan pemerintah agar tidak kehilangan fokus terhadap persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah mencuatnya polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, pimpinan partai politik, anggota parlemen, aktivis, dan insan pers.
Pesan tersebut mengemuka dalam diskusi mingguan FWK yang dipimpin pendirinya, Hendry Ch Bangun, di Jakarta, Rabu (4/11/2026). Para peserta menilai pemerintah tetap perlu memastikan akuntabilitas penyelenggaraan negara, sekaligus memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.
Wartawan senior Kompas, Mohamad Nasir, mengatakan pengawasan terhadap kekuasaan dan akuntabilitas pemerintahan merupakan hal penting. Namun, perhatian pemerintah juga tidak boleh terlepas dari persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK), melemahnya daya beli, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan penurunan kesejahteraan masyarakat.
“Tentu saja akuntabilitas pemerintahan harus dijaga agar tidak ada penyalahgunaan yang membahayakan penyelenggaraan negara yang terlihat dari kasus penyadapan yang kini sedang menjadi tren berita. Kekuasaan harus check and balance. Tetapi yang jauh lebih penting, jangan pernah lupa melihat penderitaan di kalangan masyarakat yang kini semakin nyata,” ujar Nasir.
Diskusi tersebut turut dihadiri Hendry Ch Bangun, Ketua Umum PWI Pusat periode 2023–2025; M. Iqbal Irsyad, Pemimpin Redaksi VOI; Dr. Budi Nugraha, wartawan Suara Merdeka sekaligus dosen komunikasi; HMU Kurniadi, wartawan bidang hukum; Dadang Rahmat, Pemimpin Redaksi MITRAPOL; Berman Nainggolan; Rudy Sitompul; serta Sigit Setiono, wartawan senior Warta Kota yang juga dosen perguruan tinggi.
FWK Minta Dugaan Penyadapan Diusut Transparan
Dalam diskusi itu, polemik dugaan penyadapan komunikasi sejumlah pejabat negara juga menjadi perhatian. Hendry Ch Bangun menilai persoalan keamanan komunikasi Presiden harus dievaluasi secara menyeluruh, mengingat terdapat sejumlah lembaga negara yang memiliki fungsi menjaga keamanan informasi dan komunikasi strategis.
Ia menyebut Badan Intelijen Negara (BIN), lembaga persandian negara, serta unsur kesekretariatan kepresidenan sebagai bagian dari pihak yang perlu diperhatikan dalam evaluasi sistem pengamanan komunikasi Presiden.
“Ada BIN, ada Badan Sandi Negara, ada Sekmil Presiden, dan sejumlah pihak, yang seharusnya menjadikan komunikasi presiden aman. Saya heran ini bisa terjadi,” ujar Hendry, mengutip pandangan seorang pensiunan jenderal TNI.
Menurutnya, dugaan kebocoran komunikasi strategis negara harus ditangani secara serius melalui evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
Sementara itu, Berman Nainggolan meminta pihak berwenang menjelaskan persoalan tersebut secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi dinilai penting agar publik memperoleh informasi yang jelas dan tidak terjebak spekulasi.
“Ini harus dijelaskan kepada rakyat. Jangan ditutupi agar rakyat tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.
Para peserta diskusi juga menilai dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat harus ditelusuri berdasarkan fakta dan proses pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan Ekonomi Rakyat Jadi Perhatian
Di luar polemik politik dan keamanan negara, peserta diskusi menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai semakin membutuhkan perhatian pemerintah.
Hendry Ch Bangun mengatakan pengamatannya saat turun langsung ke lapangan menunjukkan masyarakat semakin berhati-hati dalam membelanjakan uang. Konsumen, menurutnya, cenderung membeli kebutuhan secukupnya untuk menjaga pengeluaran rumah tangga.
“Kalau kita perhatikan, kehidupan masyarakat makin susah. Pembeli di warung makin ngirit, belanja sedikit, secukupnya, asal dapur bisa ngebul,” kata Hendry.
Pandangan serupa disampaikan Budi Nugraha. Ia menilai meningkatnya kepadatan pengguna kereta rel listrik (KRL) dan angkutan umum lainnya juga dapat menjadi gambaran pilihan masyarakat untuk menekan biaya transportasi.
Menurut Budi, masyarakat semakin mempertimbangkan pengeluaran sehari-hari agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi.
Diskusi FWK tersebut menegaskan pentingnya pemerintah menjaga akuntabilitas dan keamanan penyelenggaraan negara tanpa mengesampingkan persoalan mendasar masyarakat.
Para peserta diskusi berharap pemerintah mampu menyeimbangkan penanganan persoalan politik dan kelembagaan dengan kebijakan nyata untuk memperkuat daya beli, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
